Syam Zaini. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah, Syam Zaini mengatakan, ada beberapa hasil kesepakatan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PB PGRI yang perlu disahuti oleh pemerintah dan ini penting untuk kesejahteraan guru.

“Inti dari hasil Rakornas tersebut, PGRI minta pemerintah tuntaskan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkap Syam Zaini, melalui ponselnya, baru-baru ini.

Syam Zaini mengatakan, dalam pernyataan pers PGRI sangat jelas bahwa Indonesia mengalami darurat kekurangan guru. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang pernah dirilis dalam RDP Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud Ristek tahun 2021.

“Dari data yang ada jumlah guru saat ini berjumlah 2.735.784 dengan persebaran 1.226.460 merupakan guru PNS dan 1.509.324 bukan merupakan guru PNS. Khusus untuk sekolah negeri jumlah guru adalah 2.063.230 terdiri dari 1.236.112, atau 60 persen guru PNS. Selain itu 742.459 atau 36 persen guru Non PNS, 63.264 atau 3 persen guru CPNS, dan 34.954 atau 1 persen guru PPPK,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah ini masih kurang dari kebutuhan seharusnya jumlah guru di sekolah negeri yang seharusnya berjumlah 2.268.716. Artinya masih terjadi defisit guru sejumlah 947.945.

“Hal ini semakin diperparah jika memprediksi jumlah guru yang pensiun antara 2022 sampai 2024 ini, diperkirakan mencapai 222.081 guru dengan rata-rata 74.027 guru yang pensiun setiap tahunnya. Belum lagi melihat kemungkinan guru-guru mengalami mutasi dan bahkan wafat sebelum masuk usia pensiun membuat laju penurunan guru semakin menunjukan disparitas jumlah dan penyebaran yang kurang merata di seluruh Indonesia,” katanya.

Kata dia, jika ketersediaan guru mengalami kelambatan atau bahkan tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan akan terjadi stagnasi kualitas pendidikan di Indonesia. PGRI sejak lama mengharapkan agar pemerintah fokus pada tata kelola guru yang lebih substansial, komprehensif, dan berkelanjutan. Pemenuhan jumlah guru, distribusi, dan peningkatan kompetensinya harus menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.

“Rencana penghapusan tenaga honorer menuai polemik di kalangan guru honorer, sebagaimana disampaikan pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bahwa pokok surat menyatakan hingga November tahun 2023, tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di LNSTANSI pemerintah dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Kata Syam Zaini, dalam Rakornas PGRI yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis 28 Juli 2022, yang diikuti pengurus PGRI di semua tingkatan secara nasional menghasilkan beberapa poin sebagai berikut, pertama, rencana pemerintah menghapus tenaga atau guru honorer di semua instansi pemerintah pada November tahun 2023 agar dibarengi pengangkatan ASN dan PPPK, dengan memprioritaskan pengangkatan dari seluruh guru honorer yang ada.

“Dalam pengangkatan ASN PPPK, pemerintah agar mengalokasikan gaji dan tunjangan guru PPPK bersumber dari APBN, dikarenakan kemampuan APBD yang terbatas,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, PGRI juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah melakukan pemetaan dan kajian secara komprehensif tentang kebutuhan guru dalam jangka pendek dan menengah.

“Kami memohon agar proses perekrutan guru sebagai ASN terpisah dari program perekrutan ASN lainnya mengingat kebutuhan akan tenaga guru sangat mendesak dan memerlukan penanganan cepat dan progresif,” katanya.

Menurutnya, keadaan darurat kekurangan guru dalam jangka waktu lama dan berlarut-larut dalam proses penanganannya sangat merugikan dunia pendidikan di tanah air. Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan sulit terwujud apabila pemenuhan jumlah guru dan peningkatan kualitasnya tidak segera terwujud.

“Pemerintah daerah juga diminta memberikan tambahan penghasilan pada guru ASN daerah sebagaimana amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 dan memohon Kemendikbud Ristek merevisi Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022,” tambahnya.

Penyusunan RUU Sisdiknas tidak perlu tergesa-gesa dan harus diawali dengan penyusunan peta jalan pendidikan untuk jangka menengah dan panjang agar kebijakan dunia pendidikan dapat simultan dan berkelanjutan. Dalam penyusunan RUU Sisdiknas peran guru harus diperteguh agar guru menjadi profesi yang berwibawa dan bermartabat, diantaranya melalui keterlibatan wajib guru di organisasi profesi dan penetapan upah minimum yang mengarah pada kesejahteraan guru.

Kata dia, Kurikulum Merdeka jangan sampai ditetapkan tergesa-gesa secara nasional. Keberadaan Kurikulum Merdeka masih perlu kajian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan diuji hasil implementasinya sebelum diterapkan secara nasional. Perubahan kurikulum jangan sampai menambah beban administratif serta berimbas pada pemenuhan beban mengajar dan tunjangan profesi guru.

“Demikian pernyataan Rakornas PGRI 2022 ini dibuat sebagai bentuk masukan dan catatan kritis PGRI, terhadap berbagai kebijakan dunia pendidikan yang ada saat ini. Berbagai masukan ini sebagai bentuk sumbangsih pemikiran PGRI yang konstruktif untuk kemajuan dunia pendidikan nasional,” pungkasnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas