DITUNTUT - Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso, dr Djani Moula saat menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Rabu, (27/7). (Foto: Ist)
  • Dua Rekanan Dituntut  Mengembalikan  Kerugian Negara

Palu, Metrosulawesi.id – Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada RSUD Poso tahun 2013, dituntut berbeda, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Rabu, 27 Juli 2022. 

Ketiga terdakwa itu, mantan Direktur RSUD Poso dr Djani Moula, selaku kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan, terdakwa Stenny Tumbelaka pemilik PT Prasida Ekatama selaku rekanan, dan terdakwa Lody Abraham Ombu selaku pengguna dari PT. Prasida Ekatama dalam proyek pengadaan alkes berupa alat kedokteran, kesehatan dan KB dengan nilai kontrak Rp16 miliar.

Sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan JPU Yesky Verlangga Wohon SH, terdakwa dr Djani Moula dituntut pidana 5 tahun dan 6 bulan penjara, serta tuntutan pidana denda senilai Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan.  Kemudian  terdakwa  Stenny Tumbelaka dituntut 4 tahun 6 bulan serta membayar denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa Stenny Tumbelaka juga dituntut uang pengganti berupa uang jasa pinjam perusahaan sebesar Rp175 juta, subsider 2 tahun dan 3 bulan penjara.

Sementara itu, terdakwa Lody  Abraham Ombu dituntut 8 tahun penjara, serta denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Lody Abraham Ombu juga dituntut mengembalikan uang pengganti Rp 4,639 miliar, subsider 4 tahun penjara.

Ketiga terdakwa didakwa JPU bersama-sama merugikan keuangan negara sebesar Rp4.8 miliar.

“Menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidndak Pidana Korupsi,” ujar jaksa  Yesky membacakan tuntutan di persidangan yang turut dihadiri masing-masing kuasa hukum terdakwa.

Tuntutan JPU, telah berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan memberatkan dan meringankan. Pertimbangan memberatkan, yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta terdakwa berbelit-belit di persidangan.

Pertimbangan meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dipersidangan. Mendengar tuntutan JPU, pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya masing-masing meminta kepada majelis hakim waktu sepekan untuk mengajukan pledoi (pembelaan).

“Sidang ditunda hingga Rabu 3 Agustus, pekan mendatang,” tutup Ketua Majelis Hakim, Zaufi Amri.

Sebelumnya, dalam kasus itu telah ditetapkan dua tersangka, yaitu Suridah selaku  Pejabat Pembuat Komitmen dan Amran A Majid staf teknis. Berdasarkan putusan kasasi nomor: 2603 K/Pid.Sus/2020, Suridah divonis pidana penjara empat tahun dan denda Rp200 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti kurungan enam bulan. Sementara Amran A Madjid bebas.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas