Zatriawati. (Foto: Dok)

Oleh: Zatriawati, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

SIKLUS penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yaitu dari Voter Registration ( Daftar Pemilih); Pendaftaran Peserta Pemilu/Kandidat Pemilu; Kampanye, Pungut Hitung; Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara; Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu, Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Pidana.

Siapa saja  Partai Politik Peserta Pemilu? Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 173 (ayat 2) berstatus badan hukum sesuai Undang-undang Partai Politik; memiliki kepengurusan  diseluruh Indonesia , 75% jumlah Kabuapten/Kota di Provinsi dan 50% jumlah kecamatan di Kab/Kota; menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota; Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.0000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol Kabupaten /Kota dibuktikan dengan kepemilikan KTA dan KTP Elektronik; Kantor tetap kepengurusan tingkat pusat, Provinsi dan  Kabupaten Kota  sampai tahapan terakhir pemilu; Mengajukan Nama, Lambang dan tanda gambar  partai politik kepada KPU; Menyerahkan Nomer Rekening atas nama parpol kepada KPU; menyerahkan salinan AD dan ART sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apa itu putusan Mahkamah Konstitusi dan Konsekwensinya dalam Pemilu? Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 sudah diberlkukan pada Pemilu Tahun 2019. Putusan ini menyatakan frasa “…. telah menetapkan” dalam pasal 173 ayat (1) Undang-undang No 7 ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berkekuatan  hukum mengikat. Konsekuensi dari putusan MK No 3/PUUXV/2017 ini maka seluruh parpol peserta pemilu Tahun 2019 harus lulus penelitian administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.

Putusan MK No mor 55 /PUU-XVIII/2020 menyatakan pasal 173 ayat (1) UU No & Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “ Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945 dan tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “ Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan  di tingkat DPRD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik yang baru”. Konsekwensi Putusan MK No 55, untuk dapat menjadi peserta pemilu Tahun 2024 maka partai politik baru/bukan peserta pemilu tahun 2019 dan/atau partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRRI harus memenuhi ketentuan yaitu mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu; tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan; tetap dilakukan verifikasi faktual atas persyaratan partai politik peserta pemilu. Sedangkan bagi partai politik peserta pemilu Tahun 2019 yang memenuhi ambang batas ( memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi syarat sebagai berikut: mendaftar dan menyerahkan persyaratan peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan Partai Politik; Tidak dilakukan Verifikasi Faktual.

Potensi Rawan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Bercermin pada pemilu Tahun 2019, metode sampling dan sensus dalam penelitian faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota yang dikhawatirkan akan mengurangi legitimasi verifikasi Partai Politik. Definisi verifikasi yang dimaksud adalah melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Dalam hal ini pengawas pemilu memastikan  partai politik calon peserta pemilu  memperoleh  hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara  dalam verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pmilu sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Dalam hal Proses pendaftaran Partai Politik, potensi rawannya adalah dokumen yang disampaikan tidak lengkap, pemenuhan presentasi 75 persen kepengurusan partai politik di Kabupaten/Kota di setiap Provinsi.  Input data dalam aplikasi KPU ( SIPOL)  lebih sedikit daripada hardcopy yang diserahkan pada masa pendaftaran; keterhubungan Kartu Tanda Angoota ( KTA) dan KTP-El atau sebaliknya KTP-El yang masih menggunakan KTP lama non KTP-El; Waktu pendaftaran. Taksedikit parpol calon peserta pemilu baru mendaftar/ menyerahkan dokumen jelang batas waktu akhir pendaftaran; Aplikasi SIPOL beban server sangat berat dan kendala jaringan yang sering down; Keluhan jaringan di daerah tertentu/ terpencil, termasuk hilang data yang sudah di input.

Untuk verifikasi partai politik, potensi rawannya adalah ketidak patuhan partai politik dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan; Nama anggota yang tercantum dalam SIPOL berbeda dengan nama yang tertera dalam KTP elektronik/KTA; Perbedaan jangkauan luas wilayah geografis, dan jumlah keanggotaan partai politik berpengaruh terhadap beban kerja  petugas verifikasi keanggotaan di lapangan; Dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi, dan tidak semua pihak mampu mengoperasikan sipol dengan baik;  Perbedaan pemahaman terkait pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, terjadinya perubahan SK kepengurusan setelah dolakukan tahapan verifikasi dokumen persyaratan, terjadi perubahan domisili kantor.

Berapa lama waktu pendaftaran? Waktu pendaftaran Empat Belas ( 14) Hari. Dalam hal ini Bawaslu melakukan pengawasan  pelaksanaan pendaftaran dimulai dari Hari pertama pendaftaran sampai pada hari ke tiga belas ( 13 )  dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16,00 Waktu Indonesia Barat. Dan hari ke empat belas (14) pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Apa saja yang diawasi oleh Bawaslu? Berdasarkan Perbawaslu 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi  Partai Politik Peserta Pemilu, pengawasan dilakukan untuk memastikan: Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai perundang-undangan; Keterpenuhan, kebenaran dan keabsahaan syarat partai politik  sebagai peserta pemilu yang ditetapkan sebagai peserta pemilu; keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran;  Parpol peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah sesuai syarat perundang-undangan. PKPU 11 Tahun 2017 pasal 17 huruf (g) menyebutkan Rekapitulasi jumlah anggota partai politik setiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan Form lampiran (1) model F2-Parpol yang dibuat dalam bentuk Soft copy melalui Sipol dan Hardcopy, namun hal ini berubah dan dituangkan dalam PKPU 6 Tahun 2018 yaitu partai politik calon peserta pemilu menyerahkan naskah asli elektronik ( softcopy melalui sipol dan naskah asli 9 hardcopy).

Pengawasan proses  tahapan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu melalui pencegahan dan penindakan; pencegahan dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran serta melakukan pengawasan langsung; penindakan dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tepat atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Strategi dan teknis pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu adalah memaksimalkan upaya pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah Bawaslu akan intens melakukan koordinasi khususnya KPU, Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan salinan hasil penelitian administrasi yang akan di faktual dilapangan. Menelaah dan menganalisis potensi ganda keangotaan, memetakan potensi-potensi kerawanan. Melakukan pengawasan melekat disetiap tahapan, dalam hal ini Pengawas memastikan pelaksanaan verifikasi faktual partai calon peserta pemilu dilaksanakan secara tepat, benar dan adil untuk seluruh partai calon peserta pemilu. Catatan akhir penulis, Sebagai upaya untuk memaksimalkan waktu pendaftaran dan verifikasi parpol,maka penting melakukan sosialisasi dan konsolidasi  pemahaman yang sama antara calon peserta pemilu dan penyelenggara terkait aturan teknis  tahapan  pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol. Penguatan Sumber daya masing-masing pihak KPU, Partai politik dan Bawaslu.

Ayo tulis komentar cerdas