WORKSHOP - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Poso menggelar workshop di aula SDN 7 Poso Kota, Jumat, 24 Juni 2022. (Foto: Ist)

Poso, Metrosulawesi.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Poso  menggelar workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah melalui dana BOS tahun anggaran  2022.

Workshop dihadiri kepala sekolah dan bendahara dana BOS se Kecamatan Poso Kota dan Poso Pesisir mengangkat tema “Dengan Pelatihan Pengelolaan Dana BOS dan Aset,  Kita Tingkatkan Profesional Pengelolaan Keuangan dan Aset di Sekolah”.

Kegiatan berlangsung Jumat, 24 Juni 2022 di aula SDN 7 Poso Kota yang dihadiri Kejari Poso LB Hamka SH MH dan Kasie DATUN Enjang Slamet, SH sebagai pemateri.

Workshop diakui merupakan inisiatif dari Dinas Dikbud  Kabupaten Poso guna meningkatkan profesionalitas sekolah dalam hal manajemen keuangan khususnya dana BOS dan aset yang dimiliki sekolah.

“InsyaAllah dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan keprofesionalan dan kemudian dengan pelatihan pengelolaan dana bos dan aset ini kita tingkatkan profesional pengelolaan keuangan dan aset,” ucap  Morten Djaya, SH, MSi  selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar  ketika memberikan laporannya.

Kabid Dikdas juga mengatakan bahwasanya kegiatan pelatihan atau workshop  ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola laporan dana bos dengan mengedepankan integritas serta akuntabilitas.

“Tujuannya bagaimana kita meningkatkan tata kelola laporan dana bos sehingga kita mengedepankan integritas dan akuntabilitas sehingga laporan-laporan tersebut sesuai dengan aturan. Makanya kita samakan persepsi, kita minta kepada Kejaksaan  untuk  memberikan arahan penjelasan terkait  persoalan hukum kedepannya,  mudah-mudahan tahun 2022 ini pengelolaan dana BOS  bisa lebih bagus lagi,” kata Morten.

Terkait kegiatan pelatihan atau workshop tersebut, Morten ingatkan Kepala sekolah serta bendahara  untuk patuhi Petunjuk Teknis (Juknis) agar perencanaan terkait alokasi dana BOS dapat dilakukan secara maksimal. Dan setiap keputusan terkait alokasi dana BOS didiskusikan terlebih dahulu kepada komite sekolah serta tim yang berada didalamnya.

Sementara Kejari Poso LB Hamka SH MH di hadapan kepsek dan bendahara dana BOS mengakui kalau pengelolaan dana BOS ini memang sepele. Tetapi karena kelalaian, akhirnya berujung terbelit kasus hukum atau pidana korupsi.  Kejari Poso ini mewanti, agar para Kepsek melaksanakan amanah diberikan secara optimal.

“Mari bangun persepsi di dunia pendidikan, letakkan posisi masing-masing. Harapan saya, kedepan tidak ada lagi para Kepsek masuk penjara gara-gara dana BOS. Makanya, kita lakukan pendampingan lewat pemberian materi termasuk bagaimana kita pahami bersama Juknis yang harus dipedomani dalam dana BOS,” ungkap LB Hamka SH MH.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas