Moh. Safaad, SH. (Foto: Dok)
  • Dugaan Tipikor Pembebasan Lahan Jalan Anoa II Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Terdakwa kasus dugaan korupsi mantan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Kota Palu, Dharma Gunawan, melalui tim penasehat hukumnya telah memohonkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI, terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) Palu, Nomor: 10/Pid. Sus-TPK/2022/PT. Pal, melalui Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, baru-baru ini

Dharma Gunawan merupakan satu dari tiga terdakwa yang terjerat kasus dugaan tipikor pembebasan lahan jalan Anoa II, untuk menunjang pembangunan jembatan Palu V (Lalove) di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Tahun 2018.

Moh. Safa’ad. SH, salah satu tim penasehat hukum terdakwa Dharma Gunawan mengatakan permohonan kasasi diajukan terhadap hasil putusan banding dari PT Palu Nomor :10/Pid. Sus-TPK/2022/PT. Pal. Hasil putusan banding itu menguatkan putusan PN Palu yang sebelumnya menghukum kliennya dengan pidana penjara 2 tahun.

“Hari ini (kemarin-red), Kamis 23 Juni 2022, kami telah resmi menyatakan kasasi di Pengadilan Negeri Palu terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulteng nomor 10/Pid. Sus-TPK/2022/PT. Pal, ” ujar Safaad.

Menurut Safaad sapaan akrabnya, pertimbagan hukum sehingga dimohonkan upaya kasasi, karena majelis hakim pada PT Palu, yang memeriksa permohonan banding terdakwa dan JPU, dinilai mengesampingkan fakta -fakta yang terungkap di dalam persidangan, seperti mengenai pembayaran ganti rugi.

“Disatu sisi majelis hakim membenarkan nilai ganti rugi fisik, namun tidak membenarkan pembayaran nilai ganti rugi non fisik,” kata Safaad lagi.

Lanjut Safaad perhitungan nilai ganti rugi baik fisik maupun non fisik tersebut, telah merujuk pada hasil perhitungan jasa penilai publik. Begitu pula terhadap tanah dan bangunan yang sudah dibebaskan telah dicatat sebagai aset Pemda Kota Palu pada buku aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu, dan penguasaan fisik telah beralih kepada Pemda Kota Palu.

“Jadi tidak ada kerugian negara yang timbul dalam proyek pengadaan tanah ini, sehingga inilah yang menjadi alasan kami untuk mengajukan kasasi,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, amar Putusan banding, PT Palu, Nomor 10/Pid. Sus-TPK /2022/PT PAL, yang kembali dimohonkan kasasi pada intinya mengadili sendiri dengan menyatakan, menerima permintaan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum, memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu nomor 42/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2021.

Hakim tinggi menjatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun, serta denda Rp 50 juta, kepada Dharma Gunawan. Majelis Hakim tinggi yang mengadili permohonan banding tersebut, Sigit Sutrisno. SH. M.Hum, didampingi hakim anggota I Wayan Wirjana. SH. MH, dan Endro Nurwantoko. SH. MH.

Selain Dharma Gunawan, dalam kasus tersebut juga menjerat terdakwa lainnya yakni, Ni Nyoma Rai Rahayu pemilik lahan, dan Faden Saman sebagai Kabid Pertanahan DPRP Kota Palu.

Reporter: Sudirman
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas