Ilustrasi. (Foto: Ist/ google.co.id)
  • Vonis Hakim dan Tuntutan JPU Hanya Berbeda Dipasal Pembuktian

Palu, Metrosulawesi.id – Dipidana selama 5 tahun dan 6 bulan  (5,5 tahun) penjara, itulah vonis hukuman bagi tiga terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan septic tank skala komunal tahun 2018 di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Banggai, yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Kamis, 23 Juni 2022.

Tiga terdakwa tersebut, Hendrik Pongdatu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banggai, kemudian terdakwa Carles Lagarense selaku Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dalam pekerjaan, serta terdakwa Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Samudra Jaya penerima bantuan pekerjaan Bahar Lengkas.

“Menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider,” ujar Zaufi Amri SH, ketua majelis hakim yang membacakan amar putusan ketiga terdakwa didampingi dua hakim anggota dan persidangan dihadiri kuasa dari masing-masing penasehat hukum.

Ketiga terdakwa perbuatannya terbukti, melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Selain pidana badan ketiga terdakwa juga dihukum untuk membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. Sementara untuk pidana uang pengganti juga diganjarkan kepada para terdakwa. Untuk terdakwa Hendrik Pongdatu dituntut pidana uang pengganti senilai Rp 8 juta subsider 6 bulan penjara. Terdakwa Bahar Lengkas senilai Rp 386.966.365 subsider 1 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa Carles Lagarense senilai Rp 8,5 juta subsider 6 bulan penjara.

“Hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa bertentangan atau tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi,” terang Zaufi Amri, sembari menyatakan kalau para terdakwa memiliki kesempatan selama 7 hari untuk menyikapi putusan. “Apakah menerima putusa, pikir-pikir atau akan melakukan upaya banding,” tambahnya.

Pidana hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, antara vonis dan tuntutan JPU tidak berbeda, kecuali pasal yang dibuktikan terhadap perbuatan para terdakwa. JPU sebelumnya menyatakan kalau perbuatan para terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan primer pasal 2 UU Tindak pidana korupsi.  Sedangkan majelis hakim menyatakan kalau perbuatan ketiganya terbukti sebagaimana dakwaan subsider pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Untuk sementara kami masih pikir-pikir. Karena putusan masih akan dikoordinasikan ke pimpinan,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU), Musmuliady SH, ditemui usai sidang.

Hanya menurut Musmuliady, walau pada dasarnya pidana yang dijatuhkan hakim sama dengan yang dituntutkan  JPU, perbedaan pasal yang dibuktikan antara JPU dan majelis hakim, biasanya masih mengakibatkan proses hukum dari perkara akan berlanjut ke tingkat banding.  

“Biasanya kondisi seperti ini pasti naik banding, karena pasal yang dibuktikan berbeda. Hakim membuktikan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 sebagaimana dakwaan subsider, sementara kami membuktikan kalau perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 sebagaimana dakwaan primer. Hanya kami masih pikir-pikir karena belum mengkoordinasikan hasilputusan ke pimpinan,” tandasnya.

Hal yang sama juga diutarakan masing-masing penasehat  terdakwa, bahwa terhadap amar putusan mereka masih pikir pikir.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas