Sofyan Farid Lembah. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Ombudsman Tunggu Kajian Cepat Pemkot Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menilai tarif retribusi pelayanan pengangkutan sampah masih persoalan. Pasalnya, kajian cepat yang diminta Ombudsman untuk dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu terkait tarif retribusi tak kunjung ada.

“Kita tunggu kajian cepat kebijakan tersebut (tarif retribusi sampah),” ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan Sulteng, H Sofyan F Lembah, Jumat 27 Mei 2022.

Dikatakan, kajian cepat jadi salah satu rekomendasi hasil saat pertemuan klarifikasi Pemkot Palu kepada Ombudsman Sulteng terkait polemik jasa pengangkutan sampah yang berlangsung pada 25 April 2022.

“Yang baru dilaksanakan meninjau kembali instruksi Wali Kota Palu terkait persyaratan bukti pelunasan retribusi pelayanan kebersihan dalam rangka pelayanan administrasi di kantor kelurahan dan kantor kecamatan,” ucap Sofyan.

Sofyan menegaskan Pemkot wajib melakukan kajian cepat atas tarif retribusi jasa kebersihan yang diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 tahun 2021. Langkah tersebut sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rertribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu dasar terbitnya Perwali 17/2021.

“Perlu penjelasan kenapa Rp65 ribu, kenapa dikaitkan dengan listrik?. Itu yang saya minta kajian cepat,” ujarnya.

Ditambahkan, pemberlakuan tarif retribusi sampah harus dengan kajian akademik yang kuat.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulteng melakukan permintaan klarifikasi dari Pemerintah Kota Palu terkait retribusi jasa pengangkutan sampah yang belakangan mendapat penolakan dari masyarakat.

Klarifikasi disampaikan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu didampingi Kabag Hukum Setda Kota Palu, perwakilan Inspektorat dan perwakilan Sekretariat DPRD Kota Palu di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada 25 April 2022.

Kepala Ombudsman Sulteng, H Sofyan Farid Lembah, mengungkapkan dari klarifikasi pihak Pemkot Palu beberapa hal menjadi catatan, diantaranya Pemerintah Kota Palu perlu melakukan kajian penyesuaian perubahan besaran tarif retribusi jasa kebersihan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 17 tahun 2021.

Yang turut menjadi cacatan, perubahan kelima Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tidak mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan disarankan melakukan penyatuan Perda retribusi dalam satu Perda dan tidak terpisah.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas