RDP - Suasana RDP Komisi III DPRD Kota Palu bersama pihak DLH, Rabu, 11 Mei 2022. (Foto: Metrosulawesi/ Muhammad Faiz Syafar)

Palu, Metrosulawesi.id – Program pelayanan angkutan sampah oleh Pemkot Palu, Sulteng masih menjadi diskusi panas nun panjang berbagai pihak. Diketahui luas, tarif retribusi sampah mengacu daya listrik itu diungkapkan Husna, Kabag Hukum Pemkot Palu telah direvisi pada tempo waktu sebelumnya.

Perubahan acuan itu kembali diperkuat Imran Lataha, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, bahwa program itu telah diubah dengan mengacu struktur bangunan.

Imran menyebutkan, rumah masyarakat akan dikenakan mulai tarif Rp.35 ribu untuk tipe semi permanen dan Rp.65 ribu untuk permanen. Sementara perusahaan tambang serta hotel perusahaan besar sejenisnya dikenakan tarif hingga Rp2 juta.

“Bagaimana kami di DLH Palu memaksimalkan pelayanan sampah kepada masyarakat. Ini rumusan kami. Syukurnya sebagian besar masyarakat sudah membayar,” bebernya ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota Komisi III (C) DPRD Kota Palu pada Rabu, 11 Mei 2022.

Selain itu, tempat usaha kecil seperti warung makan tidak rinci disebut Imran soal nominalnya.

Meskipun revisi mulai diterapkan, faktanya masih acap timbulkan ketimpangan penentuan tarif sejak jasa tersebut dihelat pertengahan Februari 2022 hingga kini.

Ditanggapi Syarif dari Fraksi Gerindra, bahwa DLH Palu harus jeli melihat acuan tersebut, karena meskipun berdasarkan struktur rumah, harus juga melihat penghuninya.

“Saya beri contoh warga di Jalan Veteran, itu rumahnya besar tetapi yang tinggal bukan lagi pemilik rumah karena sudah meninggal tetapi seorang janda bersama empat atau lima anaknya. Sementara janda itu hanya bekerja sebagai buruh Padat Karya yang penghasilannya hanya Rp500 ribu. Sementara mereka dibebani Rp85 ribu untuk retribusi sampahnya, adil kah itu?” tanggap Syarif.

Muslimun, Sekretaris Komisi C pun menanggapi bahwa patokan tarif dari banyaknya sampah yang dihasilkan dari suatu warga.

“Jangan lagi patokannya listrik, tetapi patokannya adalah tumpukan sampah di masing-masing rumah. Pernah tidak DLH lakukan itu? Adakah terobosan dari teman-teman DLH? Tidak ada. Hanya menunggu,” lugasnya.

Sehingga pria karib disapa Kimung ini menyimpulkan pihak DLH Palu sangat minim inovasi ataupun terobosan atas program tersebut.

“Saya juga mau teman-teman DLH Palu punya inovasi punya terobosan, undang para akademisi guna mengkaji bersama-sama mulai dari membahas acuan hukum, aturan, hingga acuan tarifnya,” imbuhnya.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas