Sekdaprov Sulteng, HM Faizal Mang. (Foto: Admin Pimpinan)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemprov Sulteng telah membentuk tim investigasi sebagai respons kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tim investigasi yang dikoordinir oleh Penjabat (Pj) Sekdaprov Sulteng HM Faizal Mang, terdiri dar unsur Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Inspektorat.

Pj Sekdaprov Sulteng HM Faizal Mang mengatakan tim investigasi telah melakukan rapat kemarin, Selasa 10 Mei 2022.

“Saya sudah rapat tadi (kemarin) dalam rangka investigasi secara profesional sesuai keahlian kita,” kata Faizal yang dihubungi usai salat dzuhur di Masjid Al Mujahidin Kantor Gubernur, Selasa 10 Mei 2022.

Kata Fazal Mang, setelah seluruh tahapan kerja tim selesai, hasil investigasinya akan dikumpulkan untuk menjadi bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura.

Target waktu kerja tim investigasi, Faizal mengharapkan dalam waktu satu minggu sudah ada hasilnya. Tetapi menurut anggota tim, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, tim membutuhkan waktu 10 hari.

“Tadinya saya kasih waktu satu minggu, tetapi dengan pengalaman anggota tim untuk mendapatkan data-data, mereka butuh 10 hari, jadi saya kasih waktu 10 hari,” kata Faizal.

“Mudah-mudahan dalam waktu 10 hari apa yang mereka butuhkan dari investigasinya bisa selesai,” tambahnya.

Faizal mengatakan, untuk menyimpulkan memang adanya jual beli jabatan, pihaknya menunggu hasil investigasi.

“Kalau ada yang berpendapat seperti itu (adanya jual beli jabatan) silakan. Kita tidak dalam posisi menyimpulkan. Karena kita berpegang pada hasil investigasi dulu. Kalau ada bukti ditemukan tim investigasi, kita sampaikan hasilnya ke PPK, bahwa ini yang terjadi,” jelasnya.

Ditanya sejauh mana keterlibatan Baperjakat Provinsi Sulteng dalam proses pelantikan 300 lebih pejabat eselon III dan IV, Faizal menyilakan sebaiknya hal itu ditanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng.

“Memang harapan saya hal itu terjadi seperti yang anda tanyakan, tetapi sebaiknya ditanyakan ke BKD apakah dilakukan atau tidak. Karena sampai hari ini saya tidak mendapat semacam laporan. Tetapi saya saat ini bertanggung jawab atas perintah gubernur untuk segera melakukan investigasi,” katanya.

Isu dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Sulteng berhembus kencang. Gubernur Sulteng Rusdy Mastura pun langsung membentuk Tim Investigasi untuk menggali fakta atas isu tersebut mendapat apresiasi.

Pengamat Pelayanan Publik, Dr Irwan Waris M.Si menilai langkah gubernur membentuk tim investigasi itu merupakan langkah yang cepat dan tepat.

โ€œHarus diapresiasi. Apalagi saya baca tim investigasi akan melibatkan inspektorat daerah. Saya sangat yakin pak gubernur akan konsisten,” katanya kepada Metrosulawesi, Ahad 8 Mei 2022 lalu.

Diketahui, isu jual-beli jabatan berhembus pasca-pelantikan ratusan eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng pada 28 April 2022 lalu.

Dalam jual-beli tersebut terkabar melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan harga bervariasi menyesuaikan jabatan yang dijual. Tarif dipatok hingga mencapai puluhan juta rupiah.

Irwan mengatakan gubernur harus memberi tindakan tegas jika benar ada oknum PNS yang terlibat dalam praktik curang tersebut.

Olehnya tim yang dibentuk harus benar-benar bekerja dan serius serta independen. Dengan begitu, hasil investigasi nantinya disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan atau digali.

“Yang bersalah saya kira tidak bisa tidak, harus diambil tindakan oleh bapak gubernur. Ini penting untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan beliau,” tutur Irwan.

Yang paling penting pula kata Irwan, gubernur harus membuka hasil investigasi ke publik. Apapun hasilnya nanti wajib disampaikan ke publik agar kepercayaan masyarakat tidak mengikis.

“Untuk membangun trust (kepercayaan) masyarakat, maka salah satu yang dilakukan harus membuka hasil investigasi ke publik. Kemungkinan ada aspek pidanya dimintalah lembaga terkait yang berwenang menanganinya. Poinnya, jika memang ada harus transparan,” ujar Akademisi Universitas Tadulako itu.

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas