BERI KETERANGAN - Ketua PSA IPB, Eka Bayu Yulian didampingi Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untad, Rizali Djaelangkara, saat memberi keterangan kepada awak media di Palu, Rabu 27 April 2022. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)
  • PSA IPB-Untad Catat IUP 2.167 Ha Masuk Persawahan

Palu, Metrosulawesi.id – Pusat Studi Agraria (PSA) Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad) membeberkan hasil penelitian
“Keberterimaan Sosial dan Persepsi Masyarakat terhadap Usaha Pertambangan serta dampaknya”, di Palu, Rabu 27 April 2022.

Ketua PSA IPB, Eka Bayu Yulian, menerangkan penelitian yang dilakukan fokus pertambangan PT Trio Kencana yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kasimbar, Toribulu dan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari penelitian yang dilakukan banyak masyarakat menolak kehadiran PT Trio Kencana.

“Perlu kami informasikan, kami hadir karena ada tragedi 15 Februari 2022 yang menewaskan salah satu warga. Atas dasar itu kami terpanggil untuk melakukan penelitian. Kami telah melakukan survey dengan 402 responden hasilnya 46,8 persen tidak setuju kehadiran PT Trio Kencana,” terang Bayu.

“Tetapi ada juga yang setuju sebanyak 19,9 persen atau hampir 20 persen. Sementara ada 21 persen posisi netral tidak mendukung dan juga tidak menolak, abu-abulah. Adapun sisanya sekitar 12 persen memilih tidak menjawab dan kami harus hargai itu,” tambahnya.

Disebutkan Bayu, PT Trio Kencana merupakan perusahaan tambang mineral logam atau emas yang memiliki konsesi seluas 15.725 hektare dengan status izin usaha produksi (IUP) sampai 2040 mendatang. Tercatat Penanggung Jawab PT Trio Kencana, adalah pengusaha inisial Hj SHM.PT Trio Kencana memperoleh izin eksplorasi pada 2010 dari Bupati Parigi Moutong yang saat itu dijabat Longki Djanggola. Lewat Longki pula saat menjadi Gubernur Sulteng periode kedua, izin PT Trio Kencana ditingkatkan menjadi IUP pada 2020.

Yang cukup mencengangkan, dari luas belasan ribu IUP yang diberikan Longki dan dikuatkan izin lingkungan oleh Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu, PSA IPB-Untad menemukan potensi seluas 2.167 hektare masuk ke area persawahan definitif dengan kondisi produktif.

Menurut Bayu, terjadi inkonsistensi terhadap kebijakan Pemkab Parimo terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Dalam kebijakan tersebut, Kecamatan Kasimbar ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B dengan luas 1.154,63 hektare. Lalu Kecamatan Toribulu seluas 684,81 hektare dan Kecamatan Tinombo Selatan seluas 2.156,61 hektare, dengan tambahan lahan cadangan LP2B seluas 359 hektare.

“Jadi pada 2020 keluar izin usaha produksi dan pada 2021 Parimo mengeluarkan Perda Nomor 2 Tentang LP2B. Kalau kita baca Pasal 24 dalam Perda tersebut bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak bisa alih fungsikan lahan kecuali karena tiga hal yaitu kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan bencana. Tapi yang terjadi pada lahan yang sama ada potensi 2.167 hektare IUP PT Trio Kencana masuk ke area persawahan definitif LP2B atau tumpang tindih,” beber Bayu.

Kemudian, cukup mencengangkan pula pemberian peningkatan IUP terkesan dipaksakan karena keluar saat peralihan kewenangan pemberian izin minerba dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

“UU Nomor 3 Tahun 2020 keluar 10 Juni 2020, sementara IUP PT Trio Kencana keluar pada 28 Agustus 2020. Jadi keluarnya saat peralihan tapi memang masih dimungkinan untuk pemerintah provinsi mengeluarkan peningkatan izin. Jadi dia (IUP PT Trio Kencana) hadir ibaratnya kalau kita seminar saat isoma,” tandas Bayu.

Ketua PSA IPB dalam memberi keterangan didampingi Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad) Rizali Djaelangkara.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas