Pelaksanan Rakor Monitoring Center For Prevention (MCP) di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (20/4). (Foto: Admin Pimpinan)

Palu, Metrosulawesi.id – Direktur Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suryanto menyampaikan KPK memiliki 7 area intervensi Monitoring Center For Prevention (MCP), yang merupakan faktor pemicu terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal itu dikatakan Edi Suryanto dalam acara Rakor Monitoring Center For Prevention (MCP), di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (20/4).

Ke-7 area intervensi MCP yaitu perencanaan, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah.

MCP itu sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui tata kelola pemerintahan.

Menurut Edy Suryanto, ada tiga bentuk tindak pidana korupsi yakni suap, kerugian keuangan negara, dan penyalahgunaan aset. Tindakan korupsi bahkan terjadi sejak perencanaan dan pembahasan awal.

Karena itu Edi Suryanto, memberikan beberapa catatan kepada OPD/unit kerja lingkup Pemprov Sulteng, di antaranya terkait perencanaan penganggaran, sertifikasi aset, dan manajemen ASN.

Rakor MCP dibuka oleh Sekdaprov Sulteng HM Faizal Mang mewakili gubernur Sulteng.

Turut hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Edi Suryanto; Inspektur Inspektorat Sulteng. Muhamad Muchlis, KTU Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Wahidin, Kepala BPKAD Bahran, Kadis Penanaman Modal dan PTSP Sulteng Mohammad Rifani, Karo Pengadaan Barang dan Jasa Muchsin H. Pakaya. (ril/*)

Ayo tulis komentar cerdas