Sucipto S Rumu. (Foto: Metrosulawesi/ Muhammad Faiz Syafar)
  • Wali Kota Keluarkan Surat Instruksi
  • Masyarakat Wajib Tunjukkan Bukti Pembayaran
  • Terhalang Urus Administrasi Jika Tidak Bayar

Palu, Metrosulawesi.id – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, S.E. mengeluarkan Surat Instruksi Wali Kota Palu kepada seluruh Camat dan Lurah tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelayanan kebersihan dan untuk mempercepat implementasi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan tarif Retribusi Jasa Umum (RJU).

Surat bersifat penting itu menekankan masyarakat Kota Palu wajib membayar retribusi pelayanan kebersihan lewat pengangkutan sampah oleh DLH Kota Palu, terhitung sejak Februari, Maret, sampai bulan berikutnya selama 2022.

Selain itu, masyarakat wajib melampirkan atau menunjukkan bukti lunas pembayaran angkutan sampah DLH Palu, berbentuk secarik kertas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), baik dalam bentuk struk transaksi perbankan atau struk dari DLH Palu. Jika masyarakat tidak melakukan isi instruksi tersebut, masyarakat tidak akan dilayani ketika mengurus administrasi di kantor kelurahan dan kecamatan.

Meskipun begitu, di poin ke tiga, Wali Kota Hadi melonggarkan konsekuensi itu jika kecamatan atau kelurahan belum memiliki kendaraan armada angkutan sampah dari DLH Palu, dimana masyarakat bisa dapatkan layanan administrasi di dua kantor tersebut.

Wartawan Metrosulawesi meminta tanggapan dari Anggota DPRD Kota Palu, pada Kamis dan Jumat, 20 dan 21 April 2022.

Adalah Sucipto S. Rumu, Anggota Komisi C sekaligus Anggota Bapemperda DPRD Palu, bahwa Pemkot Palu harus kembali lebih jeli mematok retribusi tersebut yang kabarnya mengacu daya listrik bangunan. Dia menanggapi bahwa Pemkot Palu tidak mesti mengacu daya listrik, tetapi bisa berlandaskan penghasilan bulanan, jumlah anggota keluarga dan lainnya yang lebih efektif.

“Daya listrik rumah menurut saya hanya (dijadikan) sebagai acuan menentukan tarif, tidak tepat. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa aturan ini harus dirampungkan dulu rancangan hingga implementasinya,” tutur Sucipto.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini bahkan sebelumnya menganggap program Pemkot Palu itu adalah kezaliman, karena Perwali sebagai payung hukum retribusi itu muncul tiba-tiba dan telah dilakukan pungutan kepada masyarakat. Sehingga Sucipto mengatakan dirinya belum membayar jasa tersebut karena menganggap banyak terjadi kejanggalan.

Meskipun dia menduga Wali Kota berhak menentukan tarif retribusi sampah sesuai daya listrik. “Kalau tidak salah hasil konsultasi DPRD dan SKPD kemarin di Kemendagri seperti itu. Wali Kota berhak menentukan tarif retribusi sesuai daya listrik di rumah tinggal,” pungkas Sucipto menduga.

Selain Politikus Partai PKS tersebut, Ketua Komisi C yang baru, Ahmad Umaiyer, belum memberikan tanggapan mendalam ihwal surat instruksi tersebut.

“Maaf kami rencana mau mengundang DLH Palu untuk bahas ini. Ada juga laporan masyarakat (kami terima atas masalah itu),” ungkapnya melalui percakapan WhatsApp.

Dalam waktu dekat komisinya akan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membedah dinamika berbuntut polemik retribusi jasa umum lewat angkutan sampah dari rumah ke rumah.

“Jadi nanti selesai RDP baru kita wawancara,” ringkas Ahmad.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas