Para pimpinan daerah se Sulteng berbincang dengan Gubernur DKI Anis Baswedan di sela-sela pembukaan Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM Tahun 2022 di Grand Hyatt Bali, Kawasan Wisata Nusa Dua BDTC , Bali, Jumat (24/3). (Foto: Admin Pimpinan)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulteng untuk memanfaatkan Pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN).

‘’Menggunakan PDN sebagai salah satu cara UMKM lokal untuk memasarkan produk unggulannya,’’ kata Gubernur di sela-sela mengikuti Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM Tahun 2022 di Grand Hyatt Bali, Kawasan Wisata Nusa Dua BDTC , Bali, Jumat (24/3).

Selain Gubernur, para bupati /wali kota Provinsi Sulawesi Tengah juga mengikuti acara yang dibuka Presiden Joko Widodo tersebut.

Gubernur juga mendorong belanja barang dan jasa menggunakan produksi dalam negeri, utamanya produk UMKM lokal Sulawesi Tengah. Sehingga hal itu akan memberikan dorongan terhadap UMKM Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat bersaing dan meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi.

‘’Sehingga bisa memenuhi kebutuhan di Ibu Kota Negara Nusantara,’’ katanya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perdagangan Indonesia harus meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dengan target belanja PDN (Produk Dalam Negeri) dan UMKM Tahun 2022 sebanyak Rp 400 T.

“Terdapat potensi belanja sebesar RP 1.071,4 T yang berasal dari porsi Belanja Barang dan Belanja Modal APBN sebesar Rp 538,9 T dan APBD sebesar Rp 532,5 T. Ini dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar PDN,” kata Menperin Agus.

Adapun mengenai regulasi PDN ini tertuang dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di mana di dalamnya menjelaskan bagaimana setiap pengadaan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, serta pekerjaannya mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara, wajib menggunakan produk dalam negeri. (ril/*)

Ayo tulis komentar cerdas