BERI KETERANGAN - Gubernur Sulteng, H Rusdy Matura dalam suatu kesempatan. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura tetap menolak menandatangani hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) yang menaungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

Hal itu dikatakan Rusdy Mastura kepada wartawan di salah satu warung kopi, Kamis, 13 Januari 2022 di Palu.

Ditanya, kapan akan menandatanganinya, gubernur selaku dewan pengawas PT BPST mengaku masih mempelajari dokumen RUPS yang diserahkan kepada dirinya. Penolakan Rusdy Mastura itu karena ketika dilakukan RUPS-LB tidak diundang.

Seperti diketahui, RUPS-LB tersebut digelar ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Jl Balai Kota Palu pada 23 November 2021 lalu. Rapat itu dipimpin Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid.

Pada kesempatan rapat itu, Hadianto menyampaikan akan dilakukan evaluasi manajemen.

“Evaluasi ini sangat penting dan perlu dipahami secara komprehensif. Pada prinsipnya Pemerintah Kota Palu memandang penting dan secepatnya melakukan langkah-langkah strategis agar kerja-kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dapat berjalan maksimal,” kata Hadianto di hadapan peserta RUPS-LB.

RUPS-LB itu pun kemudian menghasilkan struktur manajemen baru PT Bangun Palu Sulteng. Yaitu: Komisaris Utama dijabat Nesbastiansyah Nazsir, Komisaris dipegang Andi Mulhanan Tombolotutu, sementara Direktur Utama dipercayakan kepada Dr Jimmy Lizardo. Dia dibantu empat direksi lainnya.

Keempat direksi itu, yakni: Direksi Investasi dan Kerjasama Ishak Basir, Direktur Keuangan dan SDM Salim Binggoli, Direktur Operasional dan Umum Yosafat Pandu Bagaskoro, serta Direktur Corporate Affair Aqsha Aulia.

Hasil RUPS-LB ini kemudian diserahkan ke Gubernur Rusdy Mastura. Gubernur sebagai dewan pengawas PT BPST menolak menandatangani susunan manajemen baru yang diangkat dalam RUPS-LB tersebut.

Informasi yang diperoleh Metrosulawesi, penolakan gubernur menandatangani hasil RUPS-LB itu diduga karena dilatarbelakangi pelaksanaan RUPS-LB yang dinilai dipaksakan. RUPS-LB dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMD, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Pengangkatan para direksi baru juga dianggap melanggar aturan karena tidak melewati uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh tim independen yang dibentuk.

Sumber itu mengatakan, tahapan uji kelayakan dan kepatutan itu tidak diadakan. Namun, tiba-tiba Wali Kota Palu langsung menunjuk sejumlah orang sebagai komisaris dan direksi PT BPST.

Reporter: Pataruddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas