FOTO BERSAMA - Forum Penyintas Pasigala Mengguggat (FPPM) saat foto bersama usai melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Huntara Kaombona Hutan Kota Palu, Jumat, 31 Desember 2021. (Foto: FPPM)

Palu, Metrosulawesi.id – Koalisi organisasi masyarakat sipil dan penyintas bencana Pasigala yang tergabung dalam Forum Penyintas Pasigala Mengguggat (FPPM) menggelar unjuk rasa di Huntara Hutan Kota Kaombona, Kota Palu, Jumat, 31 Desember 2021.

Dalam aksi itu, FPPM membacakan gugatan yang ditujukan kepada pemerintah yang sampai saat ini, memasuki tahun ke empat pascabencana, belum memenuhi hak-hak penyintas bencana.

FPPM menyatakan secara tegas, pemerintah telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka menilai, pemerintah telah gagal dan lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak penyintas bencana, khususnya untuk memenuhi hunian tetap (huntap) yang menjadi hak dasar penyintas.

“Seiring dengan terjadinya pelanggaran HAM terhadap hak atas hunian tetap, pemerintah pun telah melanggar hak-hak dasar lainnya, di antaranya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman, hak atas kesehatan, serta hak atas bebas dari rasa takut,” demikian satu poin gugatan yang dibacakan oleh Sri, perwakilan penyintas Huntara Hutan Kota, Palu.

Selain menyatakan gugatan, FPPM pun mengajukan lima tuntutan. Tuntutan itu di antaranya adalah pemerintah harus memastikan warga penyintas bencana mendapatkan jaminan kelayakan hidup agar bisa hidup lebih layak dan tidak terlantar, serta harus memberi kejelasan dan kepastian kapan huntap akan tersedia, yang tak hanya memberi janji-janji kosong belaka.

Huntap bagi penyintas seharusnya sudah tersedia dalam 2,5 tahun pascabencana, dalam catatan SKP-HAM Sulteng, dalam dua tahun terakhir secara intensif melakukan pemantauan terhadap program penyediaan huntap, baru sebagian kecil saja penyintas bencana yang sudah mendapatkan hak atas huntapnya.

Sekjen SKP-HAM Sulteng, Nurlaela Lamasitudju, mengungkapkan faktanya saat ini masih begitu banyak penyintas yang tinggal di huntara-huntara yang sudah tidak layak huni.

“Sebagian malah sudah tidak lagi memiliki tempat tinggal karena huntara-huntara yang sebelumnya mereka tempati sudah dibongkar,” tutur wanita yang akrab dipanggil Ella di sela-sela aksi itu.

Kata dia, pemerintah telah melimpahkan mandat kepada Kementerian PUPR untuk melaksanakan program penyediaan huntap yang pendanaannya berasal dari utang (loan) Bank Dunia.

Setelah lebih dari dua tahun bekerja, Kementerian PUPR ternyata baru bisa merampungkan 630 unit huntap dari komitmen awal akan membangun 8.788 unit.

“Ada lebih dari 6.000 KK penyintas bencana yang sampai saat ini masih belum memiliki kejelasan dan kepastian, kapan dan di mana mereka akan mendapatkan hak atas huntapnya,” tegasnya.

Padahal tambah Ella, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 dengan gamblang telah mengamanatkan, pemberian bantuan huntap bagi penyintas bencana harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 2,5 tahun.

Mengacu pada Pergub tersebut, kata dia, pemerintah seharusnya sudah menyelesaikan segala urusan yang terkait dengan huntap untuk penyintas bencana pada 12 Oktober 2021 yang lalu.

“Faktanya, pemerintah sudah jelas gagal memenuhi batas waktu 2,5 tahun tersebut. Kini, pemerintah pun abai karena sampai saat ini pemerintah pun tidak melakukan langkah-langkah berarti kepada para penyintas untuk mempertanggungjawabkan kegagalannya itu,” lanjutnya.

“Dengan melihat fakta-fakta yang ada, bagi kami SKP-HAM Sulteng, karena indikasinya sudah jelas, yang terjadi pada saat ini adalah pelanggaran HAM,” tegas Ella.

Sementara itu Relawan Pasigala, Moh. Raslin mengungkapkan, aksi dan pembacaan gugatan tersebut adalah langkah awal. Mereka berencana untuk membawa gugatan tersebut secara langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.

“Kami tidak akan berhenti untuk terus memperjuangkan hak-hak penyintas bencana Pasigala, dan mengajak semua pihak untuk turut bersama di barisan penyintas yang sekarang sudah terlanggar hak-haknya,” lanjut Raslin bertindak sebagai koordinator aksi tersebut.

Selain SKP-HAM Sulawesi Tengah dan Relawan Pasigala, organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam FPPM adalah Celebes Bergerak, LBH-APIK Sulteng, Forum Pemuda Kaili Bangkit, LPS-HAM Sulteng, Walhi Sulteng, YPR Sulteng, LBH-GKN Sulteng, Koalisi Rakyat Anti-Korupsi, dan Yayasan Tanah Merdeka (YTM). Dari penyintas, hadir dalam aksi itu perwakilan penyintas dari Huntara Hutan Kota, Palu, penyintas dari Layana, penyintas dari Pengawu, penyintas dari Donggala Kodi, penyintas dari Biromaru, Sigi, penyintas dari Sibalaya Utara, Sigi, dan penyintas dari Ganti, Donggala.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas