DARI KIRI - Akademis Untad DR. Abdul Wahid, Wakil Ketua PN Palu, Chairil Anwar, Kabag Wasidik Polda Sulteng, Moh.Yusuf dan Ketua Young Lawyer Club PERADI Palu Ilyas M. Timumun dalam diskusi , di Hotel Best Western Palu, Jumat, 24 Desember 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)
  • Pemaparan Dr.Abdul Wahid di Diskusi Hukum Akhir Tahun YLC Peradi

Palu, Metrosulawesi.id – Salah satu menjadi problem pada Insan Adhyaksa atau disebut jaksa, adalah tentang kedudukannya berada di ranah eksekutif. Sehingga berdasarkan jabatannya ini, maka jaksa melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bertindak secara struktural.

“Kejaksaan ada di koridor eksekutif, dicengkram oleh kekuasaan, bukan berada di ranah yudikatif seperti hakim,” papar Akademisi Untad DR.Abdul Wahid, dalam diskusi akhir tahun yang diinisiatif, Young Lawyers Committee (YLC)  Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Palu, dengan tema “Tuntutan Bebas Jaksa Penuntut Umum, Dilema Penegakan Hukum Indonesia” dilaksanakan secara hybrid, daring dan luring, bertempat disalah satu hotel di kota Palu, Jumat, 24 Desember 2021.

Hakim kata dia, bebas dan merdeka ketika diberikan kewenangan menggelar perkara, ditunjuk sebagai majelis hakim, tapi jaksa tidak. Jaksa adalah perintah jabatan, harus melaksanakan tugas itu.

“Sehingga dia berdasarkan jabatannya, melaksanakan tindakan struktural,” paparnya.

Hal itu menurutnya, ada dua asas yang berbenturan, bila mengacu pada kitab hukum acara pidana (KUHAP) yang kita harus pegang, asas praduga tak bersalah, tapi asas yang dipegang oleh Jaksa adalah asas bersalah.

“Sebab dia (jaksa) harus membuktikan bersalah, di situlah pertarungannya,” sebutnya.

Mengapa hal itu bisa terjadi, sebab Jaksa berada di lingkaran kekuasaan. Sementara tentang model penuntutan bebas, sebenarnya  sudah jelas, kalau tidak terbukti tuntut bebas. Tapi dia struktural perintah dari atasan.

Untuk itulah, dia menyarankan, ruang inilah yang harus dikaji, kenapa Jaksa berada di ranah eksekutif yang mewakili negara untuk menuntut seseorang.

“Ini berbahaya dan ruang yang harus dikaji,” katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan kajiannya saat berada di Universitas Diponegoro (Undip) di antaranya bersama Prof. Muladi dan lainnya menghendaki supaya kejaksaan itu bukan berada di ranah eksekutif.

“Bagaimana dia memiliki lembaga independen sendiri. Negara-negara  di dunia, jaksa itu bisa menjatuhkan presiden, mengganti presiden,” ucapnya.

Selama Jaksa, menurutnya lagi, berada di ranah eksekutif, maka akan ada intervensi. Akhirnya meski sudah nyata-nyata perkara itu akan bebas, karena struktural, tetap  akan meminta petunjuk atasannya.

“Sebab begitulah mekanismenya jaksa itu satu kesatuan, Kejagung, Kejati dan Kejari,” tekannya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas