SERAHKAN SANTUNAN - Melaui BPJS Ketenagakerjaan, Kadis PMD Sigi, Andi Wulur serahkan santunan jaminan kematian senilai Rp42 juta kepada ahli waris. (Foto: Metrosulawesi/ Ariston Aporema Sorisi)

Sigi, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi mendorong aparatur desa untuk daftar jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Hal ini sangat baik, karena memang sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Kadis PMD Sigi, Andi Wulur usai membuka Rapat Kerja Operasional bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan yang dihadiri seluruh aparat desa se Kabupaten Sigi dilaksanakan di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Rabu, 22 Desember 2021.

Dengan iuran Rp12.500 per bulan, setiap aparat desa mendapat jaminan sosial seperti, perawatan pengobatan akibat kecelakaan kerja tanpa batasan biaya, dan santunan jaminan kematian Rp42 juta.

“Saya kira dengan iuran yang rendah ini, cuma Rp12.500 per aparat desa dapat dicover oleh kepala-kepala desa,” kata Andi Wulur.

Menurutnya, bagi aparat desa yang bekerja tentu ada resiko-resiko kerja yang didapatkan. Makanya dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini, ingin memberikan jaminan kepada aparat desa, kepala desa letika terjadi kecelakaan kerja maupun kematian.

“Saya pikir ini sangat baik. Mudah-mudahan kita bisa bersibergi dan pada tahun 2022 dapat diimplementasikan,” tuturnya.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Amrullah mengungkapkan, jumlah peserta atau pekerja formal yang mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sigi masih di bawa 50 persen.

“Persisnya masih di 24,94 persen atau masih ada 55.125 pekerja yang belum mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Dikatakan sudah ada 16 desa dari 176 desa yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 2020.

“Dari total 176 desa di Sigi, berarti baru 9 persen yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Kata Amrullah, dengan momentum terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2021, merupakan pemicu lahirnya energi dan semangat kolaborasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja secara adil, luas dan merata khususnya aparat desa.

“Dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 bisa menjadi landasan Desa untuk menganggarkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan jaminan kematian kepada ahli waris senilai Rp42 juta.

Reporter: Ariston Aporema Sorisi
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas