Lukman Said. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)
  • BKD: K2 Pemprov Sulteng 300-400 Orang

Palu, Metrosulawesi.id – Kabar pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat. Kali ini dihembuskan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), H Lukman Said.

Lukman membeberkan DPR RI telah melakukan revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Salah satu point penting dari revisi ini adanya ketentuan yang mengatur honorer K2 angkat terangkat menjadi ASN secara bertahap mulai 2022 mendatang.

“Saya dengar di Komisi II (DPR RI) sudah disahkan. Di dalam undang-undang itu (UU ASN) ada satu pasal berbunyi bagi honorer K2 akan diangkat secara langsung secara bertahap. Kita sudah usulkan ke Komisi II, bukan minta langsung diangkat semuanya karena kita juga pahami kondisi keuangan negara,” ungkap Lukman saat ditemui usai Munas ADKASI di Palu, Rabu 22 Desember 2021.

Kata dia, pelaksanaan revisi UU ASN merupakan salah satu agenda besar ADKASI yang telah diperjuangkan dalam beberapa tahun terakhir. ADKASI mencatat masih tersisa sekitar 462.000 orang honorer K2 secara nasional.

“Mereka mengabdi berpuluh-puluh tahun kepada negara tapi negara tidak pernah menghargai itu. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk menyelamatkan honorer K2 di seluruh Indonesia adalah revisi UU ASN. Ini agenda besar ADKASI saat rakernas pertama tahun 2018,” tegas Lukman yang juga tercatat sebagai Ketua Presidium Ikatan Keluarga Alumni Universitas Tadulako.

Dia mengatakan selanjutnya ADKASI akan berkoordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia. Koordinasi dimaksud untuk petunjuk teknis pengangkatan honorer K2.

“Karena sudah disahkan (revisi UU ASN) tahun 2021, berarti berlaku pada 2022, maka selanjutnya ADKASI akan berkoordinasi dengan Menpan-RB. Kami akan konsultasi kapan pemberlakuan UU ini,” ujar Lukman.

Lukman menambahkan pemerintah tidak bisa berkalkulasi pengangkatan K2 membebani APBN atau APBD. Sebab beban anggaran disebut sebanding dengan pengabdian panjang para pejuang NIP itu.

“Tidak perlu negara berhitung tentang itu, dia (K2) ada yang 20 dan 40 tahun mengabdi untuk bangsa. Bahkan kalau ada honorer K2 yang diangkat paling tinggi satu tahun sudah pensiun,” tandas Lukman.

Sementara itu, Kepala Bidang Formasi, Pengadaan, Informasi, dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng, Syarifudin, mengungkapkan pihaknya belum menerima informasi terkait pengangkatan honorer K2 menjadi ASN pada 2022.

Namun demikian, Syarifudin mengakui masih terdapat 300 sampai 400 orang honorer K2 yang mengabdi di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah. Para K2 ini tersebar di OPD dengan masa pengabdian belasan tahun.

“Rata-rata status pengabdiannya mulai tahun 2005 sampai sekarang. Kalau yang untuk guru belum tercatat di database kami (BKD Provinsi Sulteng),” tutur Syarifudin.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas