Rapat forum nasional stunting 2021 secara virtual dari ruang kerja Wagub Sulteng, Rabu (15/12). (Foto: Admin Pimpinan)
  • Wagub Minta Dinkes Harus Bersinergi Menurunkan Angka Stunting

Palu, Metrosulawesi.id – Wagub Sulteng H Ma’mun Amir meminta dinas kesehatan (Dinkes) se Sulteng untuk bersinergi dalam melakukan percepatan menurunkan angka stunting di daerah ini. Ini sebagai respons dimana Provinsi Sulteng masuk dalam 10 provinsi yang menjadi fokus penurunan stunting.

Hal itu disampaikan Wagub usai mengikuti rapat forum nasional stunting 2021 secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (15/12). Ikut hadir saat itu Kadis Kesehatan Sulteng I Komang Adi Sujendra dan pejabat lainnya.

Kegiatan tersebut diikuti lintas Kementerian, para gubernur dan bupati/wali kota se Indonesia, dan lembaga donor.

Menurut Wagub, Dinas Kesehatan se Sulteng perlu bekerja sama, bersinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam penurunan Stunting di Sulawesi Tengah. Wagub juga meminta agar pembentukan klinik bersalin dapat membantu percepatan penurunan stunting.

Dalam Rapat Forum Nasional Stunting 2021 secara virtual, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kasus stunting di Indonesia telah menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar 2-3 persen dari PDB.

Karena itu diperlukan keseriusan pemerintah daerah dalam menerap strategi percepatan penurunan stunting di daerah.

Strategi itu adalah pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting, perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya penurunan stunting, peningkatan kapasitas program, kualitas pengelolaan dan penggunaan data di daerah masih terbatas, dan progres capaian pelaksanaan setiap aksi konvergensi.

Mendagri menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait langkah-langkah dalam penurunan stunting. Pertama, fokus penurunan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting, NTT, NTB , Sulbar, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulteng.

Kedua, memberikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas, dan Posyandu dipastikan tetap berlangsung. Ketiga tingkatkan upaya promotif, edukasi, dan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil serta pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting dengan melibatkan PKK , tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan dan menjadi gerakan bersama masyarakat.

Keempat, upaya penurunan stunting berkaitan dengan program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian pemberian Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu, melaksanakan dengan baik Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Reporter: Syahril Hantono

Ayo tulis komentar cerdas