Yudiawati Vidiana. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)
  • Besaran BOS Daerah Sesuai Jumlah Siswa

Palu, Metrosulawesi.id – Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati mengatakan, saat ini telah ada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 tahun 2021 tentang pecabutan Pergub Nomor 10. Artinya tidak ada lagi kesempatan diberikan kepada sekolah untuk menarik pungutan.

“Di dalam Pergub itu memang diterbitkan tertanggal 17 September 2021. Tetapi ini terjadi miskomunikasi, karena intinya kami menggratiskan biaya pendidikan di SMA, SMK dan SLB itu pada tahun 2022. Jadi Pergub nomor 10 itu kita akan ganti menjadi Pergub pendidikan gratis, dalam bentuk pemberian BOS daerah,” kata Yudiawati, melalui ponselnya, belum lama ini.

Dia mengungkapkan, ada tiga dana BOS yang diterima oleh sekolah dari pusat, diantaranya BOS reguler yang diterima langsung oleh semua sekolah tanpa terkecuali, kemudian BOS afirmasi untuk sekolah di daerah terpencil, dan BOS kinerja untuk sekolah-sekolah berprestasi.

“Untuk mengatasi kebutuhan sekolah dalam menangani honor guru dan pembuatan kegiatan secara mendadak di sekolah, maka pemerintah provinsi akan menambah dana melalui BOS daerah, tetapi peruntukkannya berbeda, tidak akan tumpang tindih tetapi akan saling melengkapi,” jelasnya.

Yudiawati mengungkapkan, di BOS reguler ada pembiayaan untuk pembayaran honor guru, tetapi untuk guru yang masuk dalam daftar Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Bagi guru yang tidak masuk daftar NUPTK, maka BOS daerah yang melengkapi pembayaran honornya.

“Contohnya seperti ini, di Februari ada guru pensiun tetapi tidak jadi pengangkatan, sedangkan guru itu sangat dibutuhkan, maka di Maret harus mengangkat guru honorer, sementara untuk menggajinya lewat dana BOS reguler tidak bisa. Maka untuk menangulangi honor mereka, dipergunakanlah BOS daerah,” katanya.

Selain itu kata Yudiawati, dana BOS daerah ini dapat membiayai kegiatan-kegiatan di sekolah, yang tidak masuk di dalam pembiayaan di BOS reguler. Misalnya, kegiatan di luar sekolah seperti lomba olahraga, kesenian, dan ilmiah, itu semua tidak ada biayanya, maka lewat BOS daerah biaya kegiatan ini dapat teratasi.

“Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan persiapan membuat Pergub pendidikan gratis dan Juknis BOS daerah,” ungkapnya.

Menurut Yudiawati, sesuai hasil hitung-hitungan awal, Pemprov akan menyiapkan kurang lebih Rp70 miliar untuk BOS daerah, tetapi sebagian kebutuhan anggaran masih belum memadai, karena Pemprov masih menanggung biaya PPPK.

“PPPK ini dilaksanakan oleh daerah, tetapi penganggarannya itu sudah termasuk yang ada di daerah, meskipun biayanya dari pusat, dalam pemberian honor guru yang lulus PPPK. Jadi Kementerian Keuangan tidak menambah anggaran, tetapi menggunakan anggaran yang ada, sehingga ada kurang lebih Rp170 miliar untuk membiayai gaji guru yang lulus di PPPK. Jika lulus semua maka dana BOS daerah baru bisa disiapkan sebesar Rp30 miliar,” katanya.

Sehingga, kata Yudiawati, dengan keterbatasan anggaran, Disdikbud Sulteng akan membaginya sesuai besaran jumlah siswa di sekolah.

“Olehnya itu, bagi sekolah yang jumlah siswanya besar satuan biaya BOS daerahnya kecil, sementara sekolah yang jumlah siswanya kecil maka satuan biayanya besar,” jelasnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas