DEMO - Koordinator aksi penambang rakyat, Armin Djaru berorasi di Gedung DPRD Tolitoli, Senin 13 Desember 2021. (Foto: Istimewa)

Tolitoli, Metrosulawesi.id – Masyarakat yang menamakan diri Aliansi Penambang Rakyat (APR) Tolitoli melakukan aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli, Senin 13 Desember 2021.

Kehadiran pendemo tersebut diterima Ketua Pansus DPRD Tolitoli I Nyoman Muliada dari Partai Nasdem di ruang rapat dengar pendapat (RDP).

Kordinator lapangan (korlap) aksi, Armin Djaru mengatakan,dalam hal kewenangan penertiban ijin pertambangan Rakyat, Bupati dan Walikota wajib menetapkan wilayah pertambangan rakyat yang kemudian dikonsultasikan ke DPRD Kabupaten Kota.

“Jika hari ini masyarakat Kabupaten Tolitoli hendak mengelolah lahan dan wilayah tambang yang belum memiliki izin maka akan dapat dipastikan terjadi kesenjangan hukum, ekonomi dan potensi konflik sosial yang ada di wilayah pertambangan di Kabupaten Tolitoli,” Kata Armin Djaru.

Lanjut Armin, masyarakat penambang sangat memerlukan keberpihakan pemerintah dalam mengawal dan mengusulkan wilayah pertambangan yang berada di Kabupaten Tolitoli termasuk peran dari dinas terkait untuk melakukan sosialisasi dengan cara menambang tetap pada kaidah-kaidah lingkungan dengan baik.

Sehingga, kata dia penambang rakyat tidak selalu dijadikan sebagai tumpuan masalah oleh perusahan yang berskala besar yang lebih nyata merusak lingkungan dan hanya dikuasai segelintir pemilik modal.

“Dengan tegas kami sampaikan akan melawan perusahan yang menguasai secara sepihak sumber daya alam Kabupaten Tolitoli, rakyat berdaulat di atas kekayaan alamnya serta memiliki sumber daya alam melimpah ruah termasuk di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Pendemo mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera merumuskan wilayah pertambangan Rakyat Kabupaten Tolitoli. Hentikan Kriminalisasi terhadap penambang rakyat.

Meminta kepada Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPP, DPW, DPC APRI Tolitoli untuk mengawal sampai tuntas.

Pimpinan sidang RDP di DPRD, I Nyoman Muliada berjanji akan memfasilitasi keinginan penambang rakyak yang ada di Desa Oyom Kecamatan Lampasio bersama Pemerintah Daerah.

Dikatakan saat ini Pemda sedang mengurus permohonan area Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke Gubernur Sulawesi Tengah dan ke  Kementerian ESDM pusat. Kini sedang menunggu realisasi persetujuan dari kementerian ESDM di Pusat untuk mengeluarkan rekomendasi WPR-nya.

“Kalau Kementerian ESDM sudah mengeluarkan rekomendasi WPR dan telah menyetujui lokasi yang menjadi obyek untuk lokasi pertambangan rakyat, kita secara kelembagaan siap membantu atas apa yang menjadi kemauan masyarakat di sana,” imbuhnya.

Ditambahkan jika WPR sudah dikeluarkan dari Kementerian terkait, barulah warga bisa bermohon kepada Bupati untuk segera menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Kita siap mengawal dari aspirasi penambang di Desa Oyom Kecamatan Lampasio,” kata I Nyoman Muliada, anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Nasdem.

Dalam RDP masyarakat pengelola tambang Rakyat bersama Anggota DPRD, juga dihadiri Kepala Desa Oyom Alim Unde dan Kepala UPT Kehutanan Gunung Dako Ir.carnoto.

Reporter: Aco Amir
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas