JEMBATAN LALOVE - Suasana warga Kota Palu yang melintas maupun sekadar mengabadikan foto di Jembatan Lalove pada waktu sore hari. (Foto: Metrosulawesi/ Fikri Alihana)
  • Keterangan Hidayat, Mantan Wali Kota Palu saat Bersaksi di Persidangan

Palu, Metrosulawesi.id – Mantan Walikota Palu, Drs. Hidayat. MSi, dihadirkan dalam sidang lanjutan pemeriksaan perkara dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Anoa II guna mendukung proyek pembangunan Jembatan Palu V atau Jembatan Lalove, tahun 2018, yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Selasa 14 Desember 2018.

Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan ini menjerat tiga terdakwa yakni Dharma Gunawan Mochtar, Mantan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota Palu, Ni Nyoman Rai Rahayu, pemilik tanah yang dibebaskan secara keseluruhan dan terdakwa Fadel selaku Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

Kehadiran mantan orang nomor satu di kota Palu ini, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Di hadapan majelis hakim, JPU dan penasehat hukum para terdakwa, Hidayat mengatakan sebelum Jalan Anoa II dilebarkan untuk keperluan pembangunan jembatan lalove, terlebih dahulu disiapkan master plant atas proyek itu, yang perencanaanya dilakukan oleh mantan Walikota Palu sebelum saksi, yakni Rusdi Mastura.

“Untuk pembangunan dan pelebaran jalan Anoa II (lalove-red) sudah direncanakan terlebih dulu, dan itu sudah ada master plantnya,” ujar Hidayat.

Dia mengatakan, pembangunana jembatan lalove itu sudah direncanakan oleh walikota sebelumnya Rusdi Mastura. Sehingga ketika saksi kemudian diamanahkan menjadi wali kota berikutnya, saksi hanya tinggal melanjutkan rencana tersebut.

“Nah, fungsi jembatan yang kita bangun itu untuk mengurai kemacetan yang ada dijalan Emisaelan, kemudian untuk mengurai konflik sosial yang ada saat itu,” kata Hidayat memberikan keterangan di dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis Zaufi Amri. SH, didampingi hakim anggota Panji Prasetyo. SH, dan Bonifasius. SH. MH, serta dihadiri JPU dan para terdakwa bersama penasehat hukumnya.

Mantan walikota Palu satu periode ini mengatakan, terkait jalan Anoa II yang menjadi permasalahan dikarenakan ada yang merasa tidak nyaman dengan pembayaran.

“Inikan terkait persoalan harta gonogini, kenapa harus sampai seperti ini. Nah, untuk pelebaran jalan Anoa II seharusnya 15 meter yang dibutuhkan. Hanya saja karena ada masyarakat yang protes, itupun saat 2 meter diambil susah sekali, kita harus melakukan kesepakatan dulu,” ujarnya.

“Karena saat itu saya bilang mau atau tidak dan demi kepentingan umum tetap dilaksanakan, nanti uangnya saya titip di pengadilan. Dan saya minta kepada dinas untuk selesaikan dengan baik jangn ada gesekan,” sambungnya.

Sementara itu menjawab pertanyan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hidayat menjelaskan  yang menentukan nilai atau harga tanah masyarakat, bukan pemerintah daerah, tetapi ada tim (appraisal). Sedangkan instansi yang melakukan pembayaran lahan atau lokasi masyarakat yang dijadikan objek pelebaran jalan Anoa II, adalah Dinas Penatan Ruang dan Perumahan.

“Dinas Pekerjaan Umum sebagai perencanaan. Jadi, untuk pelebaran jalan Anoa II pada proses penganggarannya melalui perencanaan. Karena tanpa perencanaan tidak bisa dilaksanakan dan itu harus dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Badan Anggaran. Kalau tidak ada itu maka tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Terkait rumah dan lahan milik terdakwa Ni Nyoman yang menjadi perkara tersebut, Hidayat menjelaskan, bahwa rumah dan tanah telah menjadi aset negara dalam hal ini Pemerintah Kota Palu, dan akan digunakan sebagai kantor pemerintahan.

Reporter: Salam Laabu – Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas