KP Todak 01 salah satu sarana pendukung pengawasan wilayah laut Sulteng dari praktik illegal fishing dan destructive fishing. (Foto: DKP Sulteng)
  • Tentang KP Todak 01, Kapal Pengawasan Pengelolaan Perikanan Milik DKP Sulteng

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki Kapal Patroli (KP) untuk memperkuat pengawasan wilayah laut Sulteng dari praktik illegal fishing dan destructive fishing.  Kapal yang bernama KP Todak 01, diambil dari nama ikan bemoncong panjang seperti tombak.

KP Todak 01 dioperasikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulteng bekerja sama dengan pihak penegak hukum lainnya, yakni Ditpolairud Polda Sulteng. Dengan adanya sarana ini diharapkan akan lebih memaksimalkan  tugas dan fungsi DKP Sulteng  dalam rangka menjamin tertib hukum kelautan dan perikanan di laut Sulawesi Tengah.

“Kapal patroli ini akan difokuskan pada perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi terutama wilayah perairan perbatasan dan pulau terluar di kawasan perairan Sulawesi Tengah,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng H Arif Latjuba pekan lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan, DKP Sulteng  Agus Sudaryanto menjelaskan, Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjadi dasar Pemerintah Provinsi Sulteng memiliki kapal pengawas KP Todak 01.

“Undang-undang itu mengamanatkan bahwa kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemprosesan lebih lanjut,” kata Agus Sudaryanto.

Mengutip data yang ada, KP Todak 01 dibangun tahun 2003 dan terbuat dari bahan fiber. Dengan panjang kapal atau Length Over All (LOA) 18 meter, kapal ini memiliki  daya jelajah sampai 15 knot. 

Selain itu KP Todak 01 dibekali berbagai fitur teknologi navigasi yang memadai seperti Radar Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Global Positioning System (GPS), Automatic Identification System (AIS), dan Echosounder. Ada juga peralatan komunikasi termasuk radio komunikasi dan Telsat.

Dengan teknologi navigasi yang memadai ini dan kapal-kapal yang beroperasi di perairan Buol dan Tolitoli bisa terdeteksi oleh radar. Dengan demikian dapat mempermudah dalam perencanaan operasi dan efisiensi kegiatan pengawasan.

Agus Sudaryanto mengatakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng   ingin ekosistem pengawasan terintegrasi, menjadi salah satu strategi yang akan didorong agar pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Reporter: Syahril Hantono

Ayo tulis komentar cerdas