Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, mengungkapkan upah pekerja usaha skala mikro dan kecil tahun 2022 berdasarkan kesepakatan.

“Tahun depan ada yang namanya upah usaha mikro kecil yang berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha,” ungkapnya, Kamis 9 Desember 2021.

Joko mengatakan hampir 90 persen usaha/industri di Sulawesi Tengah masuk kategori mikro kecil. Telah ditetapkan kategori usaha mikro kecil yaitu dengan omset Rp15 miliar pertahun. Dari 2.170 perusahaan di daerah ini, 1.601 merupakan usaha mikro dan usaha kecil sebanyak 265. Sementara sisanya usaha menengah 232 perusahaan dan skala besar 72 perusahaan.

“Tapi upah berdasarkan kesepakatan tidak boleh rendah dari 50 persen rata-rata konsumsi masyarakat di Sulawesi Tengah. Angka konsumsi masyarakat Sulteng Rp1 juta lebih, artinya sekitar Rp525 ribu atau di atas garis kemiskinan Sulawesi Tengah. Jadi mungkin antara Rp600 ribu sampai Rp700 ribu, tidak boleh di bawahnya, kalau di atas bisa, tapi berdasarkan kesepatan,” tutur Joko.

Dia menambahkan yang sebelumnya direncanakan mengeluarkan SK Gubernur Sulteng terkait upah usaha mikro kecil, batal dilaksanakan. Hal ini berdasarkan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

Sebelumnya, Joko menegaskan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) tahun 2022 yang telah ditetapkan di Sulawesi Tengah, harus dilaksanakan perusahaan mulai 1 Januari mendatang. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan siap-siap dipidana sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau tidak dilaksanakan terkait dengan pidana, satu sampai empat tahun atau denda Rp100 sampai Rp400 juta. Itu termasuk kejahatan karena pelanggaran,” tegas Joko, Minggu 5 Desember 2021.

Ditegaskan pula, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang memutus UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tidak serta merta membatalkan untuk berlakunya UMP/UMK 2022. Sebab UU Cipta Kerja tetap berlaku setidaknya sampai dua tahun ke depan sesuai putusan MK.

Namun demikian, Joko menjelaskan UMP/UMK hanya berlaku bagi perusahaan menengah ke atas dengan omset di atas Rp15 miliar per tahun. UMP/UMK tidak berlaku bagi usaha mikro kecil.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas