BERI KETERANGAN - Kepala BP Jamsostek Sulawesi Tengah Raden Harry Agung di kantornya, Kamis 9 Desember 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tahmil Burhanuddin)
  • Peringatan Hari Anti Korupsi bagi BP Jamsostek

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, mengingatkan peserta jaminan sosial agar tidak melibatkan calo dalam proses klaim manfaat program.

“Untuk proses klaim itu dimudahkan semuanya dengan sistem dari kami, bisa dilakukan secara mandiri. Hindari calo dalam perlindungan sosial, karena calo itu salah satu praktek korupsi,” ujar Kepala BP Jamsostek Sulawesi Tengah Raden Harry Agung di kantornya, Kamis 9 Desember 2021.

Hal itu disampaikan Harry dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Dunia yang diperingati setiap 9 Desember.
Dia menyebut, pihaknya mendorong peserta BPJamsostek untuk ikut melawan korupsi. Kata dia, korupsi merupakan bahaya laten yang harus dilawan olehnya, pihaknya pun kerap mengedukasi peserta untuk tidak menggunakan calo yang berpotensi indikasi korupsi.

Bahkan ia berharap agar peserta BP Jamsostek yang mendapati indikasi korupsi dalam proses layanan lembaga tersebut untuk dilaporkan ke pihaknya. Ia menjamin sistem laporan tersebut selalu menjaga kerahasisaan pelapor, anonim dan independen.

“Kalau secara internal, kami selelu menerapkan integritas. Kami diharamkan menerima fee atau hadiah sekecil apapun dalam proses klaim,” tegasnya.

Nilai Klaim 2021 Rp300 M Lebih

Hingga November 2021, BP Jamsostek sudah menyerahkan klaim total lebih dari Rp300 miliar. Klaim terbanyak berasal dari program Jaminan Hari Tua (JHT), yakni Rp284,8 miliar.

“Dari klaim yang sudah kita sampaikan, memang JHT terbesar. Ada beberapa indikasi, pertama keluar dari perusahaan, kedua dia sudah pensiun,” kata Harry.

Banyaknya klaim program JHT bisa jadi tolok ukur, bahwa secara jumlah bisa jadi potensi pengangguran. Namun pihak BP Jamsostek berharap dengan adanya dana klaim program JHT bisa jadi modal usaha bagi mereka.

“Sekarang ada 23 ribu JHT, itu kalau tidak tertangani bisa jadi pengangguran. Harapan kami JHT bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan usaha secara mandiri,”

Adapun rincian klaim program jaminan sosial sepanjang tahun ini yakni sebanyak 25 ribuan pekerja, dengan total klaim lebih dari Rp300 miliar. Di antaranya berasal dari Jaminan Hari Tua sebanyak Rp284,8 miliar, atau sebanyak 22.882 peserta.

Kemudian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp8,290 miliar, dengan 1.610, Jaminan Kematian (JKn) sebesar Rp15,780 miliar, dengan 432 kasus dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar 2,085 miliar, dengan total peserta pensiun sebanyak 2.131 orang.

Berdasarkan data Bpjamsostek, hingga saat ini total peserta baru mencapai 307.844 pekerja. Angka itu berasal dari sektor Penerima Upah 194.043 orang, Bukan Penerima Upah 59.101 peserta dab Jasa Konstruksi 89.078 peserta.

Menurut Kepala Bpjamsostek, 300 ribu lebih peserta yang terdaftar merupakan jumlah yang masih sangat rendah, jika dikomparasikan dengan jumlah pekerja di Sulawesi Tengah yang mencapai 1,2 juta lebih.

“Salah satu masalah, kepatuhan badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta, kemungkinan terpengaruh pandemi juga,” tandasnya.

Namun begitu, pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk perlindungan non ASN dan pekerja rentan.

“Tidak ada perusahaan tanpa pekerja. Perusahaan bisa berproduksi karena ada pekerja,” ujar Harry mengingatkan pentingnya posisi pekerja, sehingga perlu diperhatikan pula jaminan sosial mereka.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas