Ichsan Hamzah. (Foto: Metrosulawesi/ Muhammad Faiz Syafar)

Palu, Metrosulawesi.id – Program Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palu, Sulawesi Tengah bernama Laporwalikota.palukota.go.id tengah dilirik masyarakat Kota Palu. Proyek digital lewat situs web yang resmi beroperasi 1 Maret 2021 ini ditujukan menampung berbagai keluhan atau laporan masyarakat ihwal dinamika Kota Palu.

Namun seiring jalannya waktu, program tersebut timbulkan pertanyaan soal tata cara operasinya. Website yang menghadirkan kelengkapan kolom seperti identitas pelapor, hingga kolom penampung laporan lebih sering dijawab  melalui akun media sosial pribadi seperti Instagram Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, secara siaran langsung di akun itu. Namun cara itu terkesan menyia-nyiakan dasar fungsi Laporwalikota.palukota.go.id, yang ketika masuk laporan mafhumnya langsung dijawab melalui situs tersebut juga.

Praktek program yang terkesan mubazir itu ditanggapi oleh Kadis Kominfo Palu, Ichsan Hamzah, bahwasanya cara itu murni dari diri Hadianto Rasyid. Meskipun dia meng-iyakan cara itu terkesan mubazir, tetapi sejak dioperasikan program itu tidak ditentukan bahwa menjawab laporan warga lewat gawai selain situs tersebut.

“Ketika kami mengumpulkan beragam laporan atau keluhan warga Palu, kemudian kami meneruskan laporan itu ke seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Palu, dengan tentunya laporan disesuaikan dengan OPD teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya,” jelas Ichsan kepada Jurnalis Metrosulawesi di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Selain itu Ichsan menafsirkan, upaya Hadi menjawab macam laporan di akun medsos pribadinya agar laporan itu efektif dan secepatnya ditindaki OPD terkait.

“Saya artikan namanya pimpinan ya, ketika dia yang langsung menanggapi atas suatu persoalan, otomatis anggotanya langsung bergerak cepat tangani persoalan itu. Selama ini jelas tetap kami sampaikan ke setiap OPD atas suatu laporan di situs web itu, namun ketika yang menyampaikan itu Wali Kota tentu lebih efisien bukan,” Ichsan menyanggah.

Ichsan mengungkapkan, proyek wadah laporan digital itu sama sekali tak memakai APBD khusus, atau artinya proyek itu sudah termasuk dalam anggaran tahunan di ranah Diskominfo Palu yang langsung berkaitan dengan Kemenkominfo.

“Tidak ada anggarannya (khusus), jadi tidak pakai APBD. Karena program ini turut digagas langsung dari Kemenkominfo RI,” bebernya.

Lebih jauh Ichsan mengucapkan sejak awal beroperasi Laporwalikota.palukota.go.id, laporan yang masuk masih kisar ratusan, dengan mayoritas laporannya ihwal lingkungan hidup atau ranah DLH.

Kata dia, Laporwalikota.palukota.go.id sejauh ini tidak memaparkan atau tidak memperlihatkan laporan warga dalam situs tersebut.

“Karena selama ini di kami memang tidak ada ruang diskusi (di dalam situs web) untuk laporan warga untuk langsung dijawab di web itu. Jadi apa yang masuk (laporan) kita langsung teruskan, nanti di sana (OPD terkait) yang melaksanakan penanganannya sesuai laporan itu,” kata Ichsan pada Jumat siang, 10 Desember 2021.

Ichsan melanjutkan, sejauh program ini berlangsung belum muncul klaim laporan warga yang laporannya tidak terjawab.

“Selama ini klaim-klaim tidak ada. Jadi kami juga merasa bahwa apa yang dilaporkan warga itu memang langsung terlaksana. Meskipun jika ada update (pembaruan) dari laporan itu belum terjawab seperti apa hasilnya bisa langsung ke Tim Pendamping (Tim Internal IT/media) Wali Kota Palu,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas