Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Tangkapan layar)

Palu, Metrosulawesi.id – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri,  Zudan Arif Fakrulloh memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak bisa vaksinasi Covid-19 karena terkendala nomor induk kependudukan (NIK). Dia tak mau NIK selalu dikambinghitamkan dalam program vaksinasi Covid-19.

Hal itu dikemukakan Zudan Arif Fakrulloh menjawab banyaknya pengaduan masyarakat kepada LaporCovid-19 yang terungkap pada diskusi secara daring pada Kamis, 9 Desember 2021.

Relawan LaporCovid-19, Yemiko Happy mengatakan, NIK masih jadi masalah bagi masyarakat umum yang hendak melalukan vaksin Covid-19.

Dia menguraikan, telah menerima laporan masyarakat sejak Agustus di antaranya NIK yang terpakai ada 10 laporan, NIK ganda (2), NIK tidak terdeteksi (1), penyalahgunaan NIK (1), dan NIK salah (1).

“NIK yang digunakan oleh orang lain tidak bisa lagi dipakai (untuk vaksin),” kata Yemiko Happy dalam diskusi yang dipandu Jurnalis Sofie Syarif.

Permasalahan ini, kata dia tentu saja menghambat penerimaan vaksin di masyarakat sehingga mereka melakukan pelaporan ke kanal aduan alternatif. Namun, pada saat yang sama, masih ditemukan kesulitan terhadap sistem pelaporan untuk permasalahan NIK.

Menurutnya, laporan tidak direspons oleh pemerintah, tidak direspons dengan tanggapan yang memudahkan warga untuk mengetahui apa langkah yang perlu dilakukan.

“Kami ajak pemerintah agar aktifkan kanal-kanal aduannya,” pinta Yemiko Happy.

Menanggapi hal itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh memberikan solusi. Jika tidak bisa vaksin karena tidak punya NIK, maka solusinya adalah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing.

Dinas Dukcapil sudah menyiapkan sistem yang memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tersebut. “Saya jamin mudah,” katanya.

Kalaupun masyarakat tidak bisa datang ke Dukcapil, misalnya karena sakit, maka bisa diwakili dengan menunjukkan surat kuasa dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Pihak yang mewakili itu akan diminta mengisi 31 elemen data yang dibutuhkan.

Kalaupun tidak bisa datang juga, maka cukup melaporkan ke Dukcapil misalnya jumlah orang yang akan mengurus dokumen. Nanti, petugas Dukcapil yang mendatangi atau jemput bola. Petugas akan datang membawa alat.

“Baik yang datang ke Dukcapil maupun kami yang jemput bola tidak dibayar ,” jelasnya.

Dengan demikian, maka NIK bukan lagi jadi kendala melakukan vaksin Covid-19.  Bukan hanya untuk vaksin, NIK sebagai single identity number merupakan pintu masuk untuk mendapatkan semua pelayanan publik.

Sebelumnya, telah terbit Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2 Agustus 2021. SE itu mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat yang belum memiliki NIK.

Melalui SE tersebut, dinas kesehatan berkoordinasi dengan dinas dukcapil dalam pelaksanaan vaksinasi sehingga masyarakat tetap dapat mengakses vaksinasi sekaligus kebutuhan NIK terpenuhi.

Lalu bagaimana jika terjadi penyalahgunaan NIK dalam program vaksinasi seperti yang dikemukakan relawan LaporCovid19? Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, jika NIK disalahgunakan dalam program vaksinasi, maka solusinya harus ke Peduli Lindungi, bukan ke Dukcapil. Peduli Lindungi sudah terkoneksi dan bisa mengakses Dukcapil sejak 9 Agustus 2021.

Dia mengimbau dituntaskan dulu di Peduli Lindungi untuk memastikan masalahnya. Misalnya, jika digunakan oleh orang lain.

“Kalau NIK terpakai orang lain harus dicek datanya di Peduli Lindungi. Di titik mana yang bersangkutan NIK-nya dipakai. Nanti dilacak,” katanya.

Dalam proses itu, Dukcapil bisa mendampingi terlebih dahulu harus ada data dari Peduli Lindungi. Sebab, kata dia Dukcapil tidak punya data siapa saja yang NIK-nya dipakai oleh orang lain untuk vaksinasi.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas