Andi Aulia Rahman. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)

Donggala, Metrosulawesi.id – Gugatan perdata nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN Dgl, berupa Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) yang diajukan lima warga kabupaten Donggala di Pengadilan Negeri (PN) Donggala, terhadap 25 Anggota DPRD Donggala, tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO).

Putusan perkara itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Ahmad Gazali, SH. MH, didampingi dua hakim anggota Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, SH. MH, dan Danang Prabowo Jati, SH, dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Elektronik Mahkamah Agung (E-Court), Kamis, 9 Desember 2021.

Ditemui setelah sidang putusan, Juru Bicara PN Donggala, Andi Aulia Rahman SH. MH, menerangkan, dalam amar putusan majelis hakim pada pokoknya memutus Dalam Konvensi menyatakan gugatan para penggugat konvensi tidak dapat diterima atau NO. Dalam Rekonvensi, menolak gugatan para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi untuk seluruhnya.

“Dalam putusannya, pokok pertimbangan majelis hakim adalah mempertimbangkan bahwa model gugatan citizen lawsuit termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dengan ciri khusus yakni, pihak yang bersengketa adalah Warga Negara dengan Penyelenggara Negara. Hubungan hukum dianggap terjadi semenjak pemberitahuan mengenai fungsi yang dituntut disampaikan oleh Warga Negara kepada Negara,” sebutnya.

“Kemudian Objek gugatan berupa segala tindakan yang tidak masuk dalam kompentensi peradilan lain dan menyangkut hajat hidup banyak orang sehingga tidak dapat dihitung secara kongkrit kerugiannya secara finansial, serta  tujuan gugatan ialah mengoreksi akibat dari perbuatan dalam konteks pemulihan, bukan untuk mendapatkan kompensasi finansial,” sambungnya lagi.

Lanjut Andi Aulia menerangkan dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa materi gugatan yang diajukan Para penggugat ialah gugatan terhadap fungsi DPRD Donggala sebagai subjek hukum publik dalam mengajukan hak angket dan hak interpelasi.

“Dalam gugatannya, Para Penggugat telah menggugat 25 anggota DPRD Kabupaten Donggala, yang mana menurut Majelis Hakim 25 anggota DPRD Kabupaten Donggala yang digugat tersebut bukanlah perwakilan DPRD Kabupaten Donggala karena model representasi DPRD Kabupaten Donggala berada pada keputusan forum dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Selain itu katanya lagi, gugatan Para Penggugat terhadap 25 anggota DPRD Kabupaten Donggala ini tidak dapat dimaklumi secara hukum bahwa gugatan tersebut diajukan terhadap forum DPRD Kabupaten Donggala, oleh karena jumlah anggota DPRD Kabupaten Donggala berjumlah 30 anggota.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa Para Penggugat telah salah menentukan pihak yang seharusnya digugat, sehingga gugatan para Penggugat error in persona dan dinyatakan tidak dapat diterima,” terang Andi Aulia.

Sementara itu, tambahnya, adapun gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan  25 Anggota DPRD terhadap 5 warga tersebut, juga tidak dikabulkan Majelis Hakim karena tidak cukup bukti dalam persidangan mengenai itikad buruk dari ke lima warga penggugat.

“Terhadap putusan tersebut Para Pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, mempunyai hak untuk mengajukan Upaya Hukum sesuai tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturang perundang-undangan,” jelasnya.

Jubir PN Donggala ini juga menegaskan, amanat Ketua Pengadilan Negeri Donggala, disampaikan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Kabupaten Donggala, “Bahwa Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Donggala berkomitmen untuk mengadili setiap perkara secara profesional dan berintegritas. “Tidak menerima dan atau meminta imbalan dalam bentuk apapun, serta berkomitmen untuk mewujudkan peradilan yang bersih tanpa KKN,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya 5 warga yang mengajukan gugatan Abdullah Yahya Soumena, Muhtar, Arus Sidora, Abdul Halim, dan Maslono. Sementara 25 anggota DPRD Donggala selaku tergugat  Moh. Taufik, Bahtiar, Subhi, Syafruddin Mahyudin, Ruslan, Farida, H. Burhan Yado,  Nurjannah, Syafiah, Syaiful Mansyur Lamboka,I Wayan Putra S, Abu Bakar Aljufrie, Nasruddin, Takwin, Abd. Rasyid, Taufik M Burhan, Syafruddin K, Sudirman, Erlansyah, Burhanuddin, Maspuang, Asgaf, Zulham, Alex, dan Kelvin.

Dalam gugatannya, kelima warga pada pokok meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah cacat hukum dari sisi prosedur dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan bahwa pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket tersebut telah mengakibatkan keresahan masyarakat Kabupaten Donggala; Meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Donggala untuk menghentikan seluruh kegiatan terkait hak angket dan hak interpelasi karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2019. Namun gugatan itu telah terjawab dengan hasil putusan gugatan tidak dapat diterima atau NO.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas