SOSIALISASI PERDA - Wakil Ketua DPRD Sulteng, H Arus Abdul Karim (keempat dari kanan) bersama seniman dan budayawan dalam acara sosialisasi Perda No 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan, di Palu (9/10/2021). (Foto: Metrosulawesi/ Syahril Hantono)

Palu, Metrosulawesi.id – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menetapkan rancangan peraturan daerah (Perda) No 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan menjadi peraturan daerah (Perda).

Wakil Ketua DPRD Sulteng H Arus Abdul Karim mensosialisasikan produk hukum itu kepada masyarakat khususnya kalangan seniman dan budayawan di Palu pada Kamis malam (9/12) di Warkop Bangopi.

Ketua Umum DPD Partai Golkar Sulteng itu mengatakan, peraturan daerah tersebut lahir dari hak inisiatif dewan, salah satu hak yang dimiliki anggota dewan untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi.

“Kami di dewan kemudian melakukan uji publik dan membahasnya selama tiga bulan,” kata Arus Abdul Karim.

“Sosialisasi ini dilakukan untuk mendapat umpan balik dari masyarakat, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di daerah yang kita cintai ini,” lanjutnya.

Arus menambahkan setelah melewati tahap konsultasi di Kemendagri dan ditetapkan oleh DPRD Sulteng, Perda No 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan berlaku efektif.

“Saya harapkan semua seniman budayawan menjadikan perda ini sebagai dasar untuk melaksanakan penyelenggaraan kebudayaan,” katanya.

Sosialisasi diisi dengan diskusi dengan narasumber Arifin Sunusi, salah seorang budayawan Kota Palu. Menurutnya, Perda No 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan sebagai respons terhadap masyarakat seniman dan budayawan tentang perlunya payung hukum dalam penyelenggaraan kebudayaan.

“Sehingga dewan menerapkan hak inisiatif membuat perda yang telah melalui proses pembahasan yang panjang,” katanya.

Perda ini mengacu pada UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam pasal 46 UU itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan kebijakan pemajuan kebudayaan. (*)

Reporter: Syahril Hantono

Ayo tulis komentar cerdas