Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu (*

PADA 16 Desember 2021, Pemerintahan H. Rusdy Mastura dan H. Ma’mun Amir genap enam bulan. Visi pasangan Gubernur/Wakil Gubernur ini “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan lebih Maju” tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026. Ada sepuluh janji politik pasangan ini secara berurutan: Sulteng Sejahtera, Sulteng Maju, Sulteng Berdaya, Sulteng Akses, Sulteng Pintar, Sulteng Sehat, Sulteng Agro dan Perikanan, Sulteng Nyaman, Sulteng Kreatif, serta Sulteng Melayani. Pada diskursus kali ini, penulis akan menguraikan implementasi janji pertama “Sulteng Sejahtera”, sebagai pointer dalam diskusi tentang janji politik Gubernur/wakil Gubernur Tahun 2021-2024.

Fondasi utamanya adalah pertama, memastikan adanya verifikasi dan validitas data Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai sasaran. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2020 menunjukkan bahwa, di Provinsi Sulteng, terdapat 323.642 RTM meliputi 1.254.583 jiwa. Sekali lagi bahwa basis sasaran Sulteng Sejahtera adalah RTM. Dari jumlah tersebut, 29.924 RTM termasuk kategori desil 1 (sangat miskin), 46.156 kategori desil 2 (miskin), 55.862 kategori desil 3 (hampir miskin), 94.029 RTM kategori desil 4 (rentan miskin), serta 97.702 RTM kategori menuju middle income class. Penanganan 323.642 RTM tersebut akan dilakukan secara pentahelix yakni Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah 13 kabupaten/kota, korporasi, Organisasi Masyarakat Sipil, Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menanganinya sesuai tupoksi masing-masing. Desil 1 yang berjumlah 29.924 RTM merupakan prioritas pertama karena mereka ini hanya mampu menyelengarakan hidupnya 10 persen dari pengeluarannya. Di samping itu, dalam kategori ini, hingga persentile ke 6, merupakan kemiskinan ekstrim yang sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pada 2024 ditargetkan mereka menurun dari 5,7 persen menjadi 0 persen di Provinsi Sulteng. Wujud kegiatannya adalah melakukan kegiatan Padat Karya (cash for work) unskill labor pada jalan kewenangan provinsi di Sulawesi Tengah yang kegiatannya berupa pemeliharaan jalan dan jembatan yang nomenklaturnya sesuai Kepmendagri Nomor 0503708 Tahun 2020, melakukan kegiatan padat karya pemeliharaan irigasi pada 30 daerah irigasi kewenangan Provinsi Sulteng, dan padat karya perumahan dan permukiman. RTM desil 1 ini merupakan juga penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 1 juta per RTM. Inilah bentuk janji politik pasangan Gubernur/Wakil Gubernur.

Tentu para RTM yang berjumlah 29.924 unit se provinsi Sulteng tidak semua berdomisili pada jalan maupun daerah irigasi kewenangan provinsi, sehingga, sejak dini Pemerintah Provinsi Sulteng Bersama dengan Pemerintah kabupaten.kota melakukan crosscutting program dan kegiatan. Peserta Padat Karya ini akan bekerja selama 3 jam dengan rincian mereka bekerja selama sejam dalam pemeliharaan jalan dan daerah irigasi berbasis infrastruktur, sosial dan lingkungan. Dua jam lainnya, mereka akan bekerja pada kebun padat karya di desa yang inputnya akan disiapkan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Tujuannya adalah penyediaan pangan dan hortikultura secara cepat dalam masa pandemi ini. Sedangkan RTM desil 2, 3 dan 4 dilakukan secara terintegrasi melalui mekanisme “program dan kegiatan bersama” lintas perangkat daerah.

Fondasi kedua, sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Keselarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, semua daerah hasil pilkada 9 Desember 2020 wajib menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021-2026 yang merupakan peta jalan penanggulangan kemiskinan. Dalam regulasi tersebut, dipaparkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program. Strategi dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun program dilakukan melalui bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu, program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, program lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dana desa/dana kelurahan. Dokumen RPKD telah diluncurkan pada Jum’at, 3 Desember 2021 lalu dan telah disinergikan dengan RPKD kabupaten/kota. RPKD ini menjadi bagian dari pada RPJMD Provinsi Sulteng sehingga secara relatif mencakup 34 Program, 44 kegiatan dan 134 sub kegiatan dalam kerangka Sulteng Sejahtera.

Fondasi Ketiga adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026. Semua Program dalam RPJMD maupun Kegiatan dan sub kegiatan baik dalam Renstra OPD maupun Renja wajib dipayungi oleh RPJMD. Oleh karena itu, sangat naif apabila program prioritas dan janji politik Gubernur/Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa pengesahan Perda RPJMD yang akan dilakukan pekan depan.

(*Ketua Tim Penyusun RPJMD Provinsi Sulteng)

Ayo tulis komentar cerdas