Sekretaris DPW Nasdem Sulteng, Muslimun. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah memberlakukan peraturan baru soal minuman keras atau minuman beralkohol lewat Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang peredaran atau penjualan minuman keras beralkohol di wilayah Kota Palu yang resmi berlaku akhir November 2021 lalu.

Sejak awal sampai berjalannya pembaruan peraturan tersebut, terdapat beberapa pihak yang terdampak mundur atau rugi, khususnya pemilik atau pengelola tempat hiburan malam seperti bar atau klub malam. Dampak itu bermuara pada izin usaha dan izin penjualan miras yang berstatus belum memiliki atau habis masa berlakunya.

Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Muslimun, saat ditemui Metrosulawesi mengungkapkan, Pemkot Palu seharusnya bersikap bijak namun tegas, bukan justru mempersulit hingga melarang penjualan minol.

“Seingat saya sewaktu Bapak Hadianto Rasyid baru dilantik (sebagai Wali Kota) sejalan dengan masa pengetatan situasi pandemi Covid-19 waktu itu, sampai ada pernyataannya Bapak Hadi di Rapat Banggar tiga minggu lalu bahwa tidak memperpanjang lagi izin miras. Cuma pertanyaan besarnya kalau tidak memperpanjang, pengganti PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) itu apa?” ujar Muslimun Selasa, 7 Desember 2021.

Hal itu didasari oleh identitas Kota Palu yaitu Kota Jasa, yang berkaitan erat dengan tempat hiburan malam penyaji minol.

Sedianya pemerintah setempat harus melakukan pengecekan langsung ke tiap tempat penyaji minol, agar pengelolanya peka dan sadar akan aturan yang berlaku atas dampak minol.

Di samping itu juga Pemkot Palu perlu mencari strategi agar PAD bersumber dari tempat hiburan malam meningkat.

“Palu ini dilekatkan visi misinya adalah Kota Jasa. Penunjang Kota Jasa itu kan minimal bidang infrastruktur, ketersediaan sarana prasarana harus menunjang sebagai pendukung utamanya. Yang dijualkan fasilitas seperti hotel termasuk tempat hiburan umum atau malam,” bebernya.

Pria karib disapa Kimung ini menyarankan agar Pemkot Palu merangkul seluruh pemilik tempat hiburan malam ihwal legalitas perizinan. Pemkot Palu juga ditambahkan Kimung sebijaknya tidak menghambat perusahaan berkalangan dewasa tersebut.

“Perlunya memanggil semua pihak (pemilik usaha hiburan malam) karena mereka membuat izin itu kan (membayar) mahal, tidak mudah. Lebih-lebih apalagi di masa sulit pandemi begini sisi perekonomian orang berdampak turun drastis, dengan terbukanya tempat hiburan malam otomatis membuka lapangan pekerjaan bagi orang,” tandas anggota legislatif ini.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas