Trisno Yulianto. (Foto: Metrosulawesi/ Muhammad Faiz Syafar)
  • Tapi Harus ada Surat Permohonan OPD Teknis
  • Razia Surat Izin Penjualan Minol

Palu, Metrosulawesi.id – Informasi yang diperoleh dari Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu, tempat hiburan malam macam bar, pub atau karaoke di wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum memiliki izin penjualan minuman beralkohol (minol).

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Palu, Trisno Yulianto mengungkapkan, Pol PP Palu dengan tegas ingin melakukan tindakan lisan hingga sanksi apabila pub atau bar tidak mematuhi izin-izin yang berlaku.

“Tempat-tempat hiburan malam yang tidak miliki atau habis masa izin untuk menjual itu (minol) pelanggaran itu. Tidak bisa dibiarkan,” kepada jurnalis media ini Trisno menegaskan, Rabu sore, 8 Desember 2021,.

Namun keinginan bertindak itu tidak bisa diwujudkan Trisno karena terhalang prosedur. Untuk melakukan penindakan itu, kata Trisno, pihaknya harus lebih dulu menerima Surat Permohonan Penindakan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Kota Palu seperti Disperindag dan Dinas PPTSP.

“Jelas kami ingin bertindak atau memeriksa jika Perda dilanggar, tetapi tidak bisa serta-merta kemudian Satpol PP memeriksa sendiri. Menunggu laporan atau surat permohonan lah misal dari Disperindag atau (Dinas) PPTSP,” imbuhnya.

Lebih jauh Trisno menjelaskan, pihaknya menunggu instruksi dari OPD teknis terkait ihwal penindakan tempat hiburan malam seperti salah satu bar favorit Palu yaitu En’ Club, yang tidak mematuhi bahkan melanggar aturan Perda.

Sebelumnya, Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu, Ajenkris, pada 30 November 2021 lalu, mengaku pihaknya baru menerima tiga surat permohonan dari pengelola wadah hiburan malam untuk kemudian dibuatkan surat rekomendasi pembuatan surat penjualan minol, yang ujungnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Palu.

“Baru tiga surat rekomendasi yang kami bikin. Dari tiga surat itu, salah satunya (sudah dikantongi) pengelola Bar 168 House. Di luar itu seperti En’ Club belum melakukan upaya izin itu,” beber Ajenkris kepada Metrosulawesi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Pegangan legal itu dikatakan Ajenkris akan ditindaklanjuti pemerintah setempat bila pengelola perusahaan tersebut berinisiatif mengurusnya.

“Kami sudah sampaikan dari waktu-waktu sebelumnya, harus diurus dua izin itu jika sudah lewat batas aktif atau belum punya sama sekali. Karena tempat hiburan malam pasti intens didatangi aparat hukum dan langsung mengecek surat izinnya, demi mencegah terjadinya keributan,” imbuh mantan Sekretaris Dewan DPRD Palu ini.

Ihwal minimnya tempat hiburan malam yang mengantongi izin aktif, turut disebabkan kebijakan oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, yang awalnya melarang tempat hiburan penyaji minol beroperasi. Sementara di dalam Permendagri sekaitan hal itu diperbolehkan, dengan deretan syarat yang berlaku.

“Sejak awal Pak Wali menjabat tepatnya sekitar Februari mulai simpang siur soal ini. Ketika ada perusahaan hiburan malam mau memperpanjang izin, tertunda karena Perwali-nya baru diterbitkan akhir November ini,” aku Ajenkris.

Lebih jauh dia menuturkan, pihaknya selalu bersedia membuat surat rekomendasi bagi setiap usaha kalangan dewasa itu, dengan syarat harus sesuai dengan produk alkohol yang dijual seperti golongan alkohol a sampai c. Karena ditekankannya, wadah penyaji miras merupakan salah satu pendongkrak pendapatan kas daerah, khususnya bagi wisatawan luar Kota Palu.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas