TAMBANG EMAS - Lokasi tambang emas di Kabupaten Parigi Moutong yang beberapa waktu lalu menelan korban jiwa. (Foto: Dok)
  • Walhi Bicara Soal Wilayah Pertambangan Rakyat

Palu, Metrosulawesi.id – Beberapa daerah di Sulawesi Tengah direkomendasikan membuat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi maraknya pertambangan liar, khususnya pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Sunardi Katili mengingatkan agar pemerintah daerah memperhatikan betul potensi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan sebelum mengeluarkan kebijakan dan izin, baik untuk pertambangan rakyat maupun pertambangan yang dikelola oleh perusahaan berskala besar.

“Baik pertambangan rakyat maupun pertambangan berskala besar, itu akan berdampak tehadap lingkungan. Di pertambangan itu ada proses perendaman untuk mengikat emas, ketika sianida misalkan dibuang ke laut, itu sangat lama untuk diurai. Sangat berdampak terhadap lingkungan,” ujar Sunardi, Selasa 7 Desember 2021.

Kata dia, keputusan menghadirkan wilayah pertambagan rakyat yang diambil sebagai solusi maraknya pertambangan ilegal harus benar-benar memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Jangan sampai solusi yang diberikan justru menambah dampak buruk terhadap lingkungan.

“Harus betul-betul diperhatikan dampak lingkungannya. Pemerintah memang harus tegas. Misalkan, pemerintah tidak memberikan izin,” kata pemilik sapaan akrab Undeng itu.

Diketahui, Pemerintah Parigi Moutong belum lama ini merekomendasikan dua wilayah di kabupaten itu menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Sebenarnya ada puluhan usulan lokasi, namun hanya dua yang mendapat rekomendasi pemerintah. Sebab dari puluhan usulan ada yang mencakup lokasi pertanian, kawasan pemukiman, lahan basah, perkebunan termasuk kawasan hutan lindung dan produksi.

Selain Parigi Moutong, daerah lainnya yang direkomendasikan ada wilayah pertambangan rakyat adalah Kabupaten Buol.

Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Dr Nahardi MM yang mendampingi Wakil Gubernur saat kunjungan kerja di Buol menyebut aktivitas tambang liar memang merupakan hal yang sulit diatasi.

Dia menyebut perlu dukungan pimpinan daerah untuk penyelesaikan permasalan pertambangan liar.

“Solusinya adalah  perizinan wilayah pertambangan rakyat,” kata Nahardi.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas