Muharram Nurdin. (Foto: Ist)
  • Terkait Modal Inti Rp3 Triliun di 2024

Palu, Metrosulawesi.id – Bank Sulteng dideadline hingga 2024 untuk menetapkan modal inti sedikitnya Rp3 triliun guna menaikkan statusnya ke buku tiga. Jika waktu yang ditetapkan modal Rp3 triliun tidak tercapai, status Bank Sulteng turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin menegaskan kepada jajaran direksi Bank Sulteng untuk memaksimalkan sisa waktu yang ada. Setidaknya direksi bisa meyakinkan kepada pemilik saham yaitu para kepala daerah, bahwa keberadaan Bank Sulteng memberikan keuntungan bagi daerah.

“Bagaimana caranya Bank Sulteng supaya bisa naik buku tiga, itu menjadi tanggungjawab yang punya modal untuk berpikir. Di dalam rapat pemegang saham, itu ada target yang diberikan para pemilik saham kepada direksi dan komisaris,” tutur Muharram, Selasa 30 November 2021.

Lanjut Muharram, selama ini dilakukan adalah ‘memanjakan’ Bank Sulteng dengan penyertaan modal terus. Kalau seperti begitu, apa kreasinya direksi.

“Semestinya direksi bisa meyakinkan para pemilik saham, agar pemilik saham itu turut berpikir mencarikan jalan keluar agar modal inti Rp3 triliun bisa dicapai hingga tahun 2024,” kata Muharram.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah ini menegaskan, harusnya laba yang didapatkan Bank Sulteng sebagian menjadi modal dan sebagian menjadi deviden. Oleh karena itu, harus ada kreasi bagaimana Bank Sulteng menciptakan laba sebesar-besarnya.

“Karena deviden yang diberikan ke Pemda, itu kembali lagi menjadi penyertaan modal,” ungkapnya.

Muharram juga menyoroti belum jelasnya status komisaris dan direksi Bank Sulteng di masa jabatan Rusdy Mastura. Ini sangat mengganggu kinerja perusahaan. Karena itu Muharram meminta komisi terkait yang menjadi mitra Bank Sulteng untuk memanggil pihak Bank Sulteng, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemda Sulawesi Tengah.

“Yang saya tahu, nama-nama komisaris dan direksi yang dikirim gubernur ke OJK sampai sekarang belum jelas statusnya. Sudah beberapa bulan ini OJK belum melakukan fit and propertes. Kalau memang ada masalah, seharusnya OJK menyurat ke gubernur dan menyampaikan alasannya, jangan Bank Sulteng digantung begini,” tegasnya.

Karena itu, Muharram meminta komisi terkait untuk secepatnya memanggil tiga instansi tersebut, sebab menyangkut masa depan Bank Sulteng.

“Jangan sampai nama-nama yang sudah ditetapkan gubernur sudah menggunakan fasilitas yang ada di Bank Sulteng, tetapi statusnya belum diputuskan oleh OJK. Jika sampai ada nama dinyatakan tidak memenuhi syarat, sementara fasilitas sudah dia gunakan, bisa jadi orang tersebut kena penalti,” ujarnya.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas