Takwin. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Pembahasan APBD 2022  Kabupaten Donggala paling terakhir atau terlambat menyelesaikan. Jika hal ini terjadi bisa dipastikan, Donggala akan menerima sanksi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sudah menghadap dengan pemerintah provinsi berdasarkan surat gubernur, kemarin (Rabu) kami bertemu dengan keuangan provinsi. Kami di-deadline pembahasan APBD 2022 harus selesai besok (Jumat),” kata Ketua DPRD Takwin ditemui di rumah jabatannya, Kamis 2 Desember 2021.

“Iya jika besok Jumat tidak selesai lagi siap-siap menerima sanksi dari Mendagri, sanksi bisa berupa pemotongan DAU Rp25 miliar, hingga eksekutif dan legislatif tidak menerima gaji selama 6 bulan, terhitung mulai Januari 2022, kami siap tidak terima gaji jika memang seperti itu ke depannya,” sebutnya lagi.

Takwin menjelaskan keterlambatan pembahasan APBD 2022 dikarenakan tidak ada budaya disiplin setiap OPD bersama ketua TAPD-nya. Sehingga kata Takwin pembahasan APBD 2022 seperti jalur kebun kopi “buka tutup”.

Olehnya, dia meminta untuk tidak menyalahkan DPRD dengan beragam asumsi, misalnya dendam politik (menyangkut hak angket) atau persoalan pokok pikiran atau pokir yang tidak disepakati pihak eksekutif.

“Tidak ada niatan DPRD memperlambat pembahasan APBD 2022 ini untuk kepentingan Kabupaten Donggala. Berbagai upaya telah dilakukan DPRD agar OPD dan TAPD benar-benar disiplin dalam pembahasan, tapi nyatanya tidak, setiap pembukaan pembahasan banggar OPD tidak hadir, tim TAPD nya juga tidak ada, persis betul jalur kebun kopi pembahasan banggar buka tutup,” bebernya.

“Jika dikaitkan pembahasan APBD 2022 molor karena pokok pikiran (pokir) DPRD tidak di akomodir, apa yang salah? Tidak ada, karena pokir legal hasil reses yang kemudian dituangkan dalam sebuah program, sudah dua tahun pokir tidak ada, kami (DPRD) juga tidak miskin. Hak angket? Tidak ada korelasinya dengan APBD 2022, masalahnya tidak ada kedisiplinan OPD dan TAPD,” jelasnya.

Selain persoalan kedisiplinan, Takwin menambahkan program yang ditawarkan atau diajukan OPD tidak rasional, sehingga jangan heran jika teman-teman banggar kritis di persoalan ini.

“Masyarakat batanya akses jalan rusak, bukan kantor pengadilan yang direhab sampai 800 juta yang didatangi masyarakat, tapi kami DPRD yang didatangi masyarakat, kantor kami saja (DPRD) tidak ada direhab pasca gempa, belum lagi kebun binatang, rumah jabatan ajudan dan sopir bupati, pokoknya banyak program tidak realistis,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas