Sumarno. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)
  • Dishub Sulteng Rancang Regulasi Penertiban

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Angkutan Jalan, Keselamatan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulteng, Sumarno, mengungkapkan iklim angkutan umum tengah dalam konidisi tidak kondusif. Hal ini berdasarkan kesimpulan rapat menyangkut jasa angkutan bersama pihak-pihak terkait di Sulteng, baru-baru ini.

“Iklim angkutan sedang tidak kondusif dengan berbagai macam problem, salah satunya dengan adanya angkutan gelap, ilegal, dan rental,” ungkap Sumarno.

Dia mengatakan pelaku usaha angkutan resmi telah meminta pemerintah mengeluarkan regulasi sebagai solusi menuntaskan kondisi saat ini. Menyahutinya, Dishub akan merancang payung hukum mengatasi permasalahan yang ada.

“Sekarang orang mau berinvestasi di bidang jasa angkutan sudah tidak menarik dalam arti tak menguntungkan. Ini karena angkutan ilegal (tidak memiliki izin) lebih banyak dari plat kuning (angkutan resmi),” ujar Sumarno.

“Orang mau urus izin angkutan menjadi tidak menarik karena tak menguntungkan secara finansial. Kondisi ini tidak kondusif untuk iklim angkutan di Sulawesi Tengah karena tidak sehat,” tambahnya.

Sumarno menuturkan akan merancang regulasi yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuannya agar tidak membuat kententuan yang bisa melanggar ketentuan di atasnya.

“Kita lagi mengkaji termasuk kita meminta pendapat dari ahli dan akademisi,” tutur Sumarno.

Arah regulasi yang dikeluarkan untuk penertiban agar angkutan sewa khusus, angkutan rental plat hitam dan angkutan tanpa izin lainnya beroperasi secara legal. Tujuannya agar tercipta kondusifitas jasa angkutan.

Khusus terkait angkutan kota (angkot) konvensional, Sumarno sebelumnya menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu memberikan subsidi. Subsidi dimaksud sebagai stimulus bagi pengusaha atau sopir dan masyarakat untuk kembali menggunakan angkot.

“Untuk angkot yang beroperasi di Palu menjadi tanggung jawab dinas perhubungan kota,” ucap Sumarno, baru-baru ini.

Dia menjelaskan pemberian subsidi bisa dilakukan dengan memberikan sejumlah uang setara target jumlah penumpang angkot per hari selama satu tahun. Dengan begitu angkot tetap beroperasi dan masyarakat kembali menggunakan angkutan konvensional itu.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas