DEMONSTRASI - Massa asksi KSBSI saat melakukan demonstrasi tolak penetapan UMP Sulteng. (Foto: Metrosulawesi/ Djunaedi)
  • Demonstrasi Tolak UMP Sulteng

Palu, Metrosulawesi.id – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah yang merupakan gabungan dari FSB NIKEUBA, FPD, FSB KAMIPARHO, FSPNI, dan HUKATAN, Rabu, 24 November 2021, menggelar aksi unjuk rasa pada beberapa titik di wilayah Kota Palu.

Pantauan wartawan Metrosulawesi, massa aksi yang berjumlah kurang lebih seratusan orang itu menggunakan dua unit mobil pick up yang membawa sound system dan sejumlah sepeda motor. Mereka mendatangi beberapa kantor pemerintahan, seperti Kantor DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulteng, Kantor Gubernur Sulteng, dan Kantor Wali Kota Palu.

Koordinator Lapangan (Korlap), Karlan S ladandu saat melakukan orasi di Kantor DPRD Kota Palu diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Palu, Rizal, S.Pd, di ruang rapat gabungan DRPD Kota Palu.

Usai pertemuan itu, massa aksi langsung menuju Kantor DPRD Prov Sulteng, dan langsung melakukan orasi, yang intinya KSBSI Suklteng menolak keputusan upah minum provinsi (UMP) dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tengah yang dianggap rendah.

Karlan dalam orasinya mengatakan, masih banyak hak dasar buruh yang mengalami perubahan seperti PKWT tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa melihat jenis usaha, dan upah minimum.

“Kami menegaskan kepada pemerintah kalau semua aturan itu tidak dicabut jelas akan berdampak negatif kepada buruh seperti kami,” ujarnya.

Menurut dia, nilai besaran upah mengalami penurunan dari UMR sebelumnya jika melihat dari sisi kenaikan inflasi. Berdasarkan UU Cipta Kerja terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, tentang pengupahan dan Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 383 pada 9 November 2o21.

“Maka Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum kabupaten dan Kota (UMK) untuk tahun 2022 tidak mengalami kenaikan. Padahal, penyampaian dari pemerintah, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 9,19 persen dan inflasi 1,09 persen di Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Namun, lanjut Karlan, UMP Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan PP 36 dan SE Menteri Tenaga Kerja hanya sebesar 3,78 persen, sementara harga kebutuhan pokok pekerja atau buruh di pasar tradisional telah naik hampir 20 persen.

“Baik pekerja maupun buruh. Ke depannya para buruh tidak akan dapat membeli kebutuhan pokok untuk keluarga dan dirinya sendiri.Harapan kami sebagai buruh agar UMP juga UMK dapat dipertimbangkan kembali untuk kemaslahatan hidup orang banyak,” tutupnya.

Saat melakukan aksinya di Gedung DPRD Sulteng, perwakilan massa aksi bertemu dengan Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Yahdi Basma dan Hasan Pattongai dari Fraksi NasDem, Fairuz Husein Maskati dari Fraksi PPP, serta perwakilan Disnakertrans Sulteng, Joko Pranowo.

Aksi massa itu berjalan damai, dengan pengawalan ketat personel Polsek Palu Timur dan Polres Palu.

Reporter: Djunaedi
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas