TAK SESUAI FUNGSI - Gedung Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Siniu, Kabupaten Parigi Moutong tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya. (Foto: Metrosulawes/ Zulfikar)

Parimo, Metrosulawesi.id – Gedung Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Siniu, Kabupaten Parigi Moutong tidak  dimanfaatkan sesuai fungsinya. Saat ini malah dihuni pegawai rumah sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Gedung yang dibangun sejak tahun 2016 silam itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tersebut, harusnya dihuni anak yang berhadapan dengan hukum. 

Apalagi saat ini terdapat kerusakan pada beberapa bagian bangunan, diduga karena telah lama tidak beroperasi dan tanpa perawatan, seperti pintu bangunan aula, serta rumah ibadah, bahkan telah dipenuhi rumput liar.

“Bangunan ini kami tempati hanya sementara, saat pertama tinggal disini, memang tidak terurus. Kemarin kami baru saja menyemprotkan racun tanaman, agar rumputnya mati. Kalau pagar itu rusak karena bencana gempa 2018 lalu,” ungkap salah satu karyawan rumah sehat Baznas, Dewi yang menghuni salah satu bangunan di Gedung LPKS Siniu, Selasa 23 November 2021.

Selain itu kata dia, bahwa tidak hanya dirinya yang tinggal di gedung LPKS itu, akan tetapi kepala rumah sakit Baznas hingga dokter juga tinggal di beberapa gedung LPKS tersebut.

“Kami siap jika nantinya pihak berwenang atas gedung LPKS itu, tidak membolehkannya menempati tempat itu untuk tinggal sementara. Kalau memang tidak boleh lagi, kami siap untuk meninggalkan tempat ini. Dan kami yang tinggal di sini ikut bertanggung jawab membersihkan dan merawat bangunan ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Parimo, Djakaria mengatakan, bahwa sudah ada perencanaan pihaknya untuk mengoperasikan gedung LPKS itu, akan tetapi terkendala masalah keamanan. Sebab, 64 meter pagar rumah dan 12 pintu rusak karena bencana gempa 2018 lalu.

“Rencana perbaikan itu akan kami lakukan di tahun 2022 mendatang. Jadi masalah keamanan dulu kami perbaiki dan kemudian pengoperasiannya,” tutur Djakaria pada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa 23 November 2021 sore.

Dia mengatakan, jika nanti gedung itu dioperasikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebab, pembiayaan pengelolaan itu mulai dari pembina hingga penyediaan makanan dengan estimasi anggarannya itu sekitar Rp1 miliar lebih. 

Mengenai bangunan tersebut yang dihuni oleh karyawan rumah sehat Baznas, itu hanya dilakukan sementara berdasarkan surat permohonan dari pihak peminjam.

Upaya untuk mendapatkan dukungan anggaran ke depan, tidak hanya dilakukannya melalui APBD Parigi Moutong, namun juga ke Kementerian Sosial melalui Balai Nipotowe Kota Palu. 

Apalagi, tahun depan balai akan berubah menjadi sentra, yang akan menangani berbagai permasalahan sosial di Sulawesi Tengah. 

“Sehingga masalah gedung LPKS ini anak dibantu penganggarannya. Karena wilayah sentra itu menangani dua provinsi yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat,” tuturnya.

Reporter: Zulfikar
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas