Lukius Todama - Karlan S Ladandu. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Ratusan buruh/pekerja rencana turun ke jalan menyuarakan penolakan atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulteng tahun 2022 melalui aksi demo. Aksi akan dilaksanakan hari ini, Rabu 24 November 2021.

Buruh yang melakukan aksi perwakilan dari tiga organisasi di antaranya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulteng dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Sulteng.

Korwil KSBSI Sulteng, Karlan S Ladandu, mengungkapkan akan menurunkan sekitar 350 buruh/pekerja. Ia menilai UMP Sulteng 2022 yang ditetapkan sebesar Rp2.390.739 perbulan atau naik 3,78 persen dari UMP 2021, jomplang dengan tingginya kebutuhan hidup layak bagi buruh/pekerja. Karlan menegaskan buruh menuntut kenaikan UMP 2022 disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi Sulteng 9,19 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi penetapan UMP rendah, kita minta kenaikan minimal 10 persen. Dengan begitu buruh akan bisa memenuhi kebutuhan hidup layak karena kalau naik hanya 3,7 persen otomatis tidak mampu,” tegasnya, Selasa 23 November 2021.

KSBSI juga akan menuntut UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dicabut dengan mengembalikan ke UU Nomor 13 Tahun 2003. Aksi demo akan dipusatkan di empat titik di mulai Kantor DPRD Kota Palu, lanjut DPRD Sulteng, Kantor Gubernur dan Kantor Wali Kota Palu.

Sementara itu, Ketua FSPNI Sulteng, Lukius Todama, mengungkapkan pihaknya memilih jalur parlemen jalanan karena dinilai efektif untuk menyuarakan hak-hak buruh. Sama seperti KSBSI, FSPNI juga kukuh kenaikan UMP minimal setara pertumbuhan ekonomi.

“Ada sekitar 200 buruh anggota kami akan ikut turun dalam aksi demo ini,” ungkap Lukius.

Lukius menyebut telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal jalannya aksi demo. FSPNI Sulteng juga akan menyuarakan kelangkaan BBM, khususnya pertalite yang terjadi belakangan ini.

Diketahui, Gubernur H Rusdi Mastura, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulteng Tahun 2022 sebesar Rp2.390.739 perbulan pada Jumat 19 November 2021. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, mengungkapkan pengumuman UMP 2022 dilakukan pada hari yang sama, Jumat 19 November.

Nominal UMP merupakan rekomendasi dari rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng pada Selasa 16 November 2021. Saat itu, rapat dihadiri perwakilan pemerintah, pengusaha, dan buruh/pekerja.

Penetapan kenaikan UMP 2022 mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Penghitungan kenaikan upah minimum provinsi menggunakan formula batas atas dan batas bawah.

Batas atas dan bawah ditentukan salah satunya berdasakan pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga di Sulteng yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya ditetapkan batas atas kenaikan UMP Sulteng 2022 Rp2,8 juta dan batas bawah Rp1,4 juta.

Selanjutnya dijumlah dengan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi menghasilkan nominal kenaikan UMP Sulteng 2022 sebesar 3,78 persen atau Rp87.028. Angka tersebut kemudian dijumlahkan dengan UMP Sulteng 2021 Rp2.303.711 sehingga menghasilkan nominal UMP 2022 sebesar Rp2.390.739 perbulan.

Penetapan ini ditolak tiga organisasi serikat pekerja/buruh saat rapat dewan pengupahan karena hanya naik 3,78 persen atau Rp87.028 dari UMP Tahun 2021 yakni sebesar Rp2.303.711. Tiga organisasi pekerja/buruh yang menolak UMP Sulteng tahun 2022 yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulteng, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulteng, dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Sulteng.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas