Anggota DPD/MPR- RI, Dr. Muhammad J. Wartabone,SH.,MH.I (kiri) berfoto bersama dengan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Tongam L. Tobing. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2019-2024 Dr. Muhammad J. Wartabone,SH.,MH.I meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memfokuskan terkait dengan pengawasan pinjaman online (Pinjol)

“Advokasi dengan OJK ini fokus pada isu penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan lainnya seperti pinjaman online (pinjol),” ujar Senator asal Sulteng ini saat melakukan kunjungan ke Provinsi Bali, Selasa 23 November 2021.

Menurutnya, Output yang diharapkan dari kegiatan ini yakni pertama, memperoleh informasi dan aspirasi dari masyarakat dan stakeholder terkait tugas dan fungsi OJK, terutama dalam hal penanganan pinjol ilegal di Provinsi Bali. Kedua, ia mengatakan bahwa memberikan rekomendasi bagi OJK dan stakeholder lain terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha lembaga keuangan.

“Maraknya kasus pinjol ilegal di masyarakat, ada beberapa hal yang mendorong masyarakat menggunakan pinjaman online ilegal, antara lain kebutuhan peminjam , mudahnya membuat aplikasi dan penawaran, kemudahan persyaratan dan kecepatan cairnya peminjaman, dan literasi keuangan serta literasi digital yang rendah,” ungkapnya.

Lanjut Doktor Hukum Alumni Universitas Hasanuddin ini menjelaskan, terkait sulitnya mendeteksi pelaku pinjol ilegal karena beberapa di antara perusahaan dikendalikan operasionalnya dari luar negeri dan saat ini OJK telah bekerja sama dengan Google.

“Dan mereka dari OJK telah membuat kebijakan hanya perusahaan pinjaman online yang mendapatkan izin yang bisa membuat aplikasi di Play Store,” ujar Buya sapaan akrab Muhammad J. Wartabone.

Dalam pertemuan tersebut dirinya menambahkan setidaknya ada 5 Pimpinan lembaga mulai dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menandatangani pernyataan bersama pemberantasan pinjaman online ilegal dengan 3 program.

Yang pertama, Pencegahan dengan memperkuat literasi keuangan, kerja sama antarotoritas dan pengembang aplikasi, dan melarang entitas berizin bekerja sama dengan pinjaman online ilegal. Kemudian membuka akses pengaduan masyarakat dan melakukan tindak lanjut.

“Serta yang terakhir Penegakan Hukum dengan memperkuat penegakan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal dan melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman online ilegal lintas negara,” tegas egas Santri Alumni Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang ini.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Tongam L. Tobing, yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 21 tahun 2011, OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank yang di dalamnya terdapat fintech peer to peer lending.

Pihaknya telah berupaya melakukan upaya pencegahan, agar masyarakat tidak terjebak pada pinjaman online ilegal. Di antaranya melakukan edukasi kepada masyarakat, membuat iklan layanan masyarakat tentang bahaya pinjaman online ilegal, dan mendorong kredit pembiayaan melawan rentenir melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Syahril Hantono

Ayo tulis komentar cerdas