Capi - Kadir. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Dua warga desa Powelua yang juga pejabat desa, Kadir dan Capi mempertanyakan pengelolaan badan usaha milik desa (Bumdes) tahun anggran 2021 dan pengelolaan keuangan desa. Sebab menurutnya Bumdes yang peruntukannya membantu pelayanan kebutuhan masyarakat desa sudah gulung tikar alias bangkrut.

“Sudah bangkrut Bumdes pak, sudah tidak ada isinya toko, padahal toko yang dikelola Bumdes itu nilainya sekitar 20 jutaan,” kata Kadir salah satu anggota Bumdes Kamis pekan lalu.

Kadir menjelaskan selain mengelola toko, Bumdes Powelua itu juga mengelola hasil pertanian berupa nilam, jaringan internet, tenda terowongan, mobil air bersih, tetapi hasil dari usaha tersebut tidak ia ketahui hasilnya dikemanakan.

“Kami sebagai pengelola Bumdes tidak pernah diajak rapat atau pertemuan membicarakan persoalan Bumdes, kami menduga pengelolaan Bumdes tidak transparan, kasian masyarakat pak, contoh sederhana masa jaringan internet tiap hari beroperasi tidak ada hasilnya, tarif jaringan 5000 ribu paling murah, kemudian hasil pertanian nilam itu dikemanakan? Sedangkan kita di Powelua sebagian adalah petani nilam,” sebutnya.

Dia berencana mengadukan ini ke pihak terkait agar persoalan Bumdes bisa dikelola dengan profesional.  

“Kami akan melapor ke BPMD, Inspektorat, dan Komisi I DPRD yang membidangi kepemerintahan,” tuturnya.

Selain persoalan Bumdes, anggota BPD Desa Powelua Capi mempersoalkan transparansi pengelolaan dana desa. Menurutnya kebijakan yang dilakukan kepala desa Powelua banyak yang keliru. Dia mencontohkan dana BLT yang tidak sesuai peruntukan dan dana kader Posyandu mengalami pemotongan.

“Berdasarkan data warga penerima BLT sebanyak 43 orang dia hapus, kemudian kader Posyandu di kampung anggarannya dipotong,tahun 2020 insentif kader Posyandu sebesar Rp1,200,000, sekarang tahun 2021 sisa Rp300,000 diterima, kami juga sebagai anggota BPD tidak pernah diundang rapat anggaran,” beber Capi. 

Terpisah Kades Powelua, Banga Putih yang konfirmasi via ponselnya sejak Kamis kemarin belum berhasil. Diketahui, Desa Powelua berada di gunung, jaringan ponsel di wilayah pegunungan sering mengalami gangguan. Warga Powelua yang hendak melakukan komunikasi via telepon harus turun gunung ke desa terdekat semisal, Mongo, Lampo atau Desa Kola-kola.

Mantan ketua Bumdes, Anom yang dikonfirmasi wartawan kamis kemarin mengatakan dalam pengelolaan Bumdes semua dilibatkan pak dan transparan.

“Waalaikumsalam Wr Wb ..Unit Usaha di Desa Powelua, Ada 5 Unit Usaha ..Unit Usaha Penyulingan Nilam, Mobil Dump Truk, Penjualan Voucher WiFi, Sewa jasa tenda terowongan, dan yang Terakhir Barang dagangan.. Ada pun Untuk Unit Usaha dagangan banyak yang Kadaluarsa ..Pasca Gempa pasigala, dikarenakan bantuan yang masuk ke desa sama dengan yang dijual waktu itu pak,” tulisnya melalui WA.

Ia mengatakan ketika menjadi Ketua BUMDes Powelua ia mulai membuat buat buku rekening khusus BUMDes Powelua agar setiap pendapatan BUMDes masing unit bisa dimasukkan ke rekening.

“Untuk keterlibatan BPD, alhamdulillah setahu saya BPD selalu dilibatkan dalam hal kinerja BUMDes yakni pembahasan untuk kontribusi BUMDes ke desa sebagai bentuk PADes dari pendapatan BUMDes untuk desa. Saya buka rekening juga pak Tabe,” sebutnya lagi.

 Ditambahkannya saat ini bukan dirinya lagi yang menjabat ketua Bumdes.

“Saya ketua Bumdes tahun 2020, Pengurus yang dulu semua diganti pak, Karena Ijazah rata2 SD di Powelua pak.. kami masih kekurangan SDM pak. Dirubah pengurus nya pak.. oleh BPD dan PEMDES,” tutupnya.

Ketua Komisi I DPRD Abu Bakar Aljufri yang dimintai tanggapan terkait laporan warga powelua membenarkan adanya laporan itu, hanya saja secara administrasi belum diterima.

“Ia sudah laporan secara lisan saja, belum secara administrasi atau dalam bentuk laporan tertulis, Komisi I pasti akan menindaklanjuti laporan warga, kami akan memanggil pihak terkait sebagai mitra keraja,” tutupnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas