Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur H Rusdi Mastura, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulteng Tahun 2022 sebesar Rp2.390.739 perbulan pada Jumat 19 November 2021.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, mengungkapkan pengumuman UMP 2022 dilakukan pada hari yang sama, Jumat 19 November.

“Penetapan dan pengumuman tanggal 19 November 2021,” ungkapnya kepada Metrosulawesi, Senin 22 November.

Joko menjelaskan untuk perusahaan yang memberlakukan penetapan upah secara harian dengan sistem kerja enam hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Sementara bagi perusahaan dengan sistem kerja lima hari dibagi 21.

Disebutkan penetapan UMP merupakan suatu keharusan dilakukan oleh seorang kepala daerah. Sebab jika tidak, gubernur atau bupati/wali kota bisa dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Joko menambahkan bagi pihak-pihak yang menolak penetapan UMP disilakan menempuh jalur hukum sesuai mekanisme. Diketahui, Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng melaksanakan rapat penetapan UMP Tahun 2022 di Palu, pada Selasa 16 November 2021. Saat itu, rapat dihadiri perwakilan pemerintah, pengusaha, dan buruh/pekerja.

Meski ditolak tiga organisasi serikat pekerja/buruh, rapat dewan pengupahan menetapkan UMP Sulteng tahun 2022 sebesar Rp2.390.739 perbulan, naik 3,78 persen atau Rp87.028 dari UMP Tahun 2021 yakni sebesar Rp2.303.711.

Joko menyebut penolakan terhadap nominal UMP bukan hanya di Sulawesi Tengah. Hal serupa juga terjadi secara nasional. Menurut Joko semua pihak harus mengikuti proses yang berlaku sesuai ketentuan.

Adapun tiga organisasi pekerja/buruh yang menolak UMP Sulteng tahun 2022 yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulteng, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulteng, dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Sulteng.

Organisasi buruh/pekerja mengusulkan kenaikan UMP minimal 10 persen dari upah minimum tahun 2021. Berbeda dengan tiga organisasi itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulteng menyatakan sikap menerima UMP Sulteng Tahun 2022.

Menurut Korwil KSBSI Sulteng, Karlan S Ladandu, penetapan kenaikan UMP 3,78 persen terlalu kecil jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulteng dan daya beli buruh/pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

“Kami KSBSI secara tegas menolak dan tidak menandatangi penetapan UMP Sulteng 2022,” tegasnya.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas