BAHAS PBJ - Plt Kepala Biro PBJ Setdaprov Sulteng, Andi Ruly Djanggola, saat menerima kunjungan unit kerja Bagian PBJ Touna di kantornya, Jumat 19 November 2021. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Plt Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setdaprov Sulteng, Andi Ruly Djanggola, mengharapkan OPD yang dipimpinnya bisa ditetapkan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Proaktif.

“Biro PBJ selaku UKPBJ Sulteng bulan Maret 2021 telah menerima sertifikasi 17 Standar LPSE yang merupakan tahapan penting dalam pemenuhan level 3 proaktif, sehingga kami berharap tahun ini LKPP RI dapat menetapkan Biro PBJ Sulteng sebagai UKPBJ proaktif sehingga gerak cepat untuk memberikan layanan prima khususnya dalam pengadaan barang dan jasa semakin profesional dan berkualitas,” ucap Ruly.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Unit Kerja Bagian PBJ Kabupaten Tojo Unauna (Touna) ke Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Suteng di Palu, Jumat, 19 November 2021. Rombongan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Touna, Nawatsara Panjili, didampingi Kabag PBJ Touna, Sandy Kuarta Putra.

“Tujuan kunjungan kami untuk belajar tata kelola pengadaan barang jasa yang meliputi pemenuhan standar layanan pengadaan secara elektronik, pemenuhan level kematangan unit kerja pengadaan barang jasa (UKPBJ), perencanaan dan pengembangan SDM UKPBJ serta pola layanan advokasi yang dilakukan oleh Biro PBJ Setdaprov Sulawesi Tengah,” ujar Nawatsara.

Kepala UKPBJ melanjutkan saat ini level kematangan PBJ Touna masih dalam proses pemenuhan dari sembilan tahapan SOP yang harus dipenuhi. Yang baru terpenuhi empat tahapan.

“Sehingga kunker ini kami manfaatkan untuk belajar dari Biro PBJ Sulteng yang sudah terlebih dahulu memenuhi delapan standar kematangan yang dipersyaratkan  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI,” ucapnya.

Ruly menjelaskan model kematangan UKPBJ diatur sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan telah diadopsi/dimasukan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ merupakan instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Ruly.

Ruly mengatakan kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui lima tingkatan kematangan yaitu level 1: Inisiasi, Level 2 : Esensi, Level 3: Proaktif, Level 4: Strategis dan Level 5 : Unggul. Guna memenuhi capaian kapabilitas UKPBJ maka penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ wajib dilakukan oleh UKPBJ yang bersangkutan dan diverifikasi oleh verifikator LKPP.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas