Andi Aulia Rahman. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Perkara Sidang Citizen Law Swet (CLS) atau gugatan masyarakat terhadap 25 anggota DPRD Donggala masih terus berjalan dan diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua bulan lagi sebelum majelis hakim memutuskan perkara ini.

“Hari ini agenda masih pemeriksaan saksi penggugat dan masih berlanjut pak,  Putusan kira-kira masih 1 bulan dari sekarang, Apabila agenda persidangan lancar dan tidak ada hambatan/penundaan”kata humas PN Donggala, Andi Aulia SH Jumat kemarin di kantornya.

“Melihat situasi dan kondisi persidangan, besar kemungkinan perkara CLS lompat tahun,” tambahnya lagi

Dikatakannya lagi sesuai dengan rencana persidangan majelis Hakim,  perkara CLS masih memungkinkan selesai di akhir Desember tahun ini, mengingat pekan depan memasuki agenda mendengarkan Saksi dari Tergugat.

“Tergugat (25 anggota DPRD) diberikan kesempatan sebanyak dua kali, dan selanjutnya apabila telah selesai maka  dilanjutkan agenda kesimpulan dan Putusan, apabila semua berjalan lancar Putusan akan dibacakan di akhir Desember sesuai rencana persidangan dari Majelis Hakim,” bebernya.

Ditambahkannya batas penyelesaian perkara perdata di Pengadilan adalah selama  lima bulan.

“Ya perkara perdata itu lima bulan harus selesai, namun demikian apabila ada hal-hal yang beralasan dan mengakibatkan jalannya persidangan tertunda, maka bisa jadi agenda putusan akan dibacakan di awal tahun 2022,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Pada sidang kamis kemarin (4/11) majelis hakim PN Donggala yang diketuai Ahmad Gazali SH, dan dua hakim anggota Marzha Tweedo Dikky Paranugrah SH, Danang Prabowo Jati SH  kembali menyidangkan gugatan perdata tersebut dengan agenda penyampaian alat bukti yang diajukan tergugat (25 Anggota DPRD), karena pada sidang sebelumnya penggugat sudah menyerahkan alat bukti ke majelis hakim.

Untuk diketahui gugatan CLS ini di daftarkan di pengadilan negeri Donggala dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN Dgl, dan telah dilakukan sidang perdana pada 19 Agustus kemarin. Perkara CLS ini diajukan lima warga masyarakat yang menggugat 25 anggota DPRD, karena dinilai keliru melakukan proses hak interpelasi hingga hak angket yang dilakukan 25 anggota DPRD, kelima warga masyarakat itu adalah  Aru Sidora, Abdullah Yahya, Maslono, Kasim, dan Abdul Halim.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas