Achrul Udaya, SH. (Foto: Istimewa)
  • Rapat Pengupahan Kota Palu Deadlock

Palu, Metrosulawesi.id – Rapat Dewan Pengupahan Kota Palu, Jumat 19 November 2021, gagal menyepakati besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2022 di Kota Palu. Rapat itu deadlock setelah pihak Pemkot tidak mampu memperlihatkan data yang akan dijadikan dasar untuk penetapan upah minimum.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng, H Achrul Udaya SH mengatakan, rapat penetapan upah minimum itu deadlock karena BPS menggunakan data provinsi.

“Seharusnya yang dipakai data khusus Kota Palu, bukan data provinsi. BPS mengaku tidak punya data, padahal di Palu mereka punya kantornya,” kata Achrul beberapa saat setelah mengikuti rapat tersebut, Jumat 19 November 2021.

Menurut Achrul, sangat tidak tepat jika penentuan upah minimum di Kota Palu ditentukan dengan menggunakan data inflasi provinsi.

“Jika menggunakan data inflasi provinsi, misalnya pertumbuhan ekonomi provinsi 9,19 persen dan inflasi 1,62 persen, maka kenaikan UMK (upah minimum kota) bisa mencapai 6,54 persen. Kami dari Apindo menolak ini,” jelasnya.

Achrul mengatakan, unsur pengusaha dan serikat pekerja dan buruh sama-sama menolak dengan alasan berbeda. Pengusaha menolak, karena BPS Kota Palu menggunakan data pertumbuhan ekonomi provinsi serta inflasi provinsi.

“Mereka tidak punya data kota Palu, sementara mereka punya kantor di Palu,” jelas Achrul.

Sebelumnya, di tingkat provinsi Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng melaksanakan rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 Rp2.390.739 perbulan atau mengalami kenaikan sebesar Rp87.028.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo mengatakan, angka itu didapat berdasarkan pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga di Sulteng yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya ditetapkan batas atas kenaikan UMP Sulteng 2022 Rp2,8 juta dan batas bawah Rp1,4 juta.

Selanjutnya dijumlah dengan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi menghasilkan nominal kenaikan UMP Sulteng 2022 sebesar 3,78 persen atau Rp87.028. Angka tersebut kemudian dijumlahkan dengan UMP Sulteng 2021 Rp2.303.711 sehingga menghasilkan nominal UMP 2022 sebesar Rp2.390.739 perbulan.

“Jadi nanti yang kita usulkan ke bapak gubernur untuk ditetapkan UMP Sulteng 2022 sebesar Rp2.390.739,” ujar Joko.

Dalam rapat, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulteng, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulteng, dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Sulteng menolak nominal kenaikan UMP. Menurut Korwil KSBSI Sulteng, Karlan S Ladandu, penetapan kenaikan UMP 3,78 persen terlalu kecil jika sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulteng dan daya beli buruh/pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

“Kami KSBSI secara tegas menolak dan tidak menandatangi penetapan UMP Sulteng 2022,” tegasnya.

Penolakan juga disampaikan Ketua FSPNI Sulteng, Lukius Todama, yang menilai formula penetapan kenaikan UMP 2022 sangat merugikan pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha.

“Saya bersyukur dengan teman-teman KSBSI dan SBSI yang menolak kenaikan UMP,” ucap Ketua Partai Buruh Sulteng itu.

Berbeda dengan tiga organisasi buruh itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulteng menyatakan sikap menerima kenaikan UMP Sulteng 2022. Menanggapi penolakan, Joko mengatakan sah-sah saja karena merupakan bagian dari demokrasi.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas