Ilustrasi. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng bersama Biro Hukum telah menuntaskan draf Surat Keputusan (SK) penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah tahun 2022. Draft dimaksud tinggal menunggu diteken atau ditandatangani Gubernur Sulteng.

“Pak Gubenur masih di Jakarta, infonya besok pagi (hari ini) masuk kantor,” ujar Plh Kepala Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, Kamis 18 November 2021.

Joko optimis Gubernur H Rusdi Mastura akan menekan SK penetapan UMP Sulteng tahun 2022. Itu karena pengumuman penetapan UMP Tahun 2022 harus dilakukan pada hari ini, Jumat 19 November.

Ini menyesuaikan ketentuan paling lambat pengumuman UMP 2022 pada 21 November 2021. Harus diumumkan 19 November karena hari terakhir kerja, sementara tanggal 20 dan 21 merupakan hari libur (Sabtu-Minggu).

“Mau tidak mau memang harus ditandatangan karena akan disanksi pusat nanti,” ucap Joko.

Diketahui, Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng melaksanakan rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 di Palu, Selasa 16 November 2021. Rapat dihadiri perwakilan pemerintah, pengusaha, dan buruh/pekerja.

Meski ditolak tiga organisasi serikat pekerja/buruh, rapat dewan pengupahan telah menetapkan UMP Sulteng tahun 2022 sebesar Rp2.390.739 perbulan, naik 3,78 persen atau Rp87.028 dari UMP Tahun 2021 yakni sebesar Rp2.303.711.

Joko menyebut penolakan terhadap nominal UMP bukan hanya di Sulawesi Tengah. Hal serupa juga terjadi secara nasional. Menurut Joko semua pihak harus mengikuti proses yang berlaku sesuai ketentuan.

Adapun tiga organisasi pekerja/buruh yang menolak UMP Sulteng tahun 2022 yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulteng, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulteng, dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Sulteng.

Organisasi buruh/pekerja mengusulkan kenaikan UMP minimal 10 persen dari upah minimum tahun 2021. Berbeda dengan tiga organisasi itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulteng menyatakan sikap menerima UMP Sulteng Tahun 2022.

Menurut Korwil KSBSI Sulteng, Karlan S Ladandu, penetapan kenaikan UMP 3,78 persen terlalu kecil jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulteng dan daya beli buruh/pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

“Kami KSBSI secara tegas menolak dan tidak menandatangani penetapan UMP Sulteng 2022,” tegasnya.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas