Hakim tunggal, Alannis SH. MH, usai membacakan putusan gugatan praperadilan antara Nurlaila vs Polda Sulteng terkait penetapan tersangka di PN kelas 1A Palu, yang dihadiri kuasa hukum Nurlaila, usman Rusli dan Novriansyah. (Foto: Istimewa)
  • Penetapan Tersangka yang Dilakukan Polda Sulteng Tidak Sah

Palu, Metrosulawesi.id – Perkara praperadilan yang dimohonkan Nurlaila melawan termohon Polda Sulteng, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, telah diputus hakim tunggal Alannis. SH.MH, Senin, 15 November 2021.

Hasilnya, permohonan praperadilan Nurlaila dengan nomor perkara 14/Pid.Pra/2021/PN Pal, dikabul sebagian. Nurlaila merupakan bendahara Yayasan Panti Asuhan As-Shabur. Dia dijadikan tersangka oleh termohon,dalam kasus dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik, pemalsuan surat dan penyerobotan tanah yang dilaporkan Nicolaus Salama.

Praperadilan yang dimohonkan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

“Allhamdulillah permohonan praperadilan ibu Nurlaila dikabul sebagian. Hakim tunggal menyatakan, penetapan tersangka batal demi hukum,” tutur Rusman Rusli. SH.MH, kuasa hukum Nurlaila atau Yayasan Asuhan As-Shabur, ditemui Selasa, 16 November 2021.

Pasca putusan praperadilan itu, lanjut Rusman sapaan akrabnya, selaku kuasa hukum Nurlaila, rencananya akan kembali menempuh jalur hukum perdata, guna menyeselaikan akar masalah yang telah sempat menjadikan kliennya sebagai tersangka.

“Kita akan menempuh jalur hukum perdata. Karena kasus tersebut masuk dalam rana keperdataan karena antara pelapor maupun pihak panti asuhan As-Shabur sama-sama memiliki alas hak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN),” terangnya.

Terhadap putusa praperadilan, Rusman mengapresiasi putusan hakim tunggal yang dalam pertimbangan amar putusannya menyatakan petepan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.Tap/51/X/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Oktber 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

“Kami hanya menyayangkan dengan sikap termohon (Polda Sulteng) dan pihak pelapor (Nicolaus Salama) yang menggunakan instrument hukum pidana. Padahal permasalahan itu adalah rananya perdata,” sebutnya.

Meskipun Dia tahun bahwa menjadi hak konstitusi pelapor dalam menentukan instrument hukum apa yang akan digunakan. Tetapi ditegaskan Rusman bahwa dalam asas ultimum remedium, hukum pidana hendaklah dijadikan  upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

“Karena itu (asas hukum ultimum remedium) merupakan salah satu dalam hukum pidana di Indonesia,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada Polda Sulteng agar mengedepankan proses penyelesaian perkara ini secara keperdataan karena kasus tersebut merupakan sengketa antara pelapor Nicolaus Salama dengan pihak panti asuhan As-Shabur.

“Kami harap ini menjadi perhatian dari kapolda Sulteng, khususnya penyidik yang menangani kasus ini dan instansi lain, karena kasus ini tidak hanya melibatkan dua individu akan tetapi berdampak pada kelangsungan hidup anak-anak panti asuhan As-Shabur yang berjumlah 31 orang,” tandasnya.

Reporter: Salam Laabu – Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas