BELUM SELESAI - Bangunan Kantor BPN Donggala baru 30 persen. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Ibrahim, Direktur CV Riski Bintang Perkasa, kontraktor yang mengerjakan rehab kantor BPN Donggala, berencana akan menggugat ke pengadilan, menyusul kontrak pekerjaannya diputuskan oleh BPN Donggala.

“Pemutusan kontrak itu sepihak pak, kami bersama kuasa hukum akan gugat atau somasi pihak BPN, masa ditengah jalan diputus, padahal masih ada 65 hari kerja, pemutusan kontrak itu kalau ada force major (bencana alam) atau tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan,” katanya saat dikonfirmasi Metrosulawesi, Rabu, 17 November 2021.

Ibrahim mengatakan, pihaknya tidak menerima perusahaannya diputus kontrak oleh BPN Donggala. Pemutusan itu katanya telah merugikan dan terkesan pemutusan dilakukan secara sepihak tanpa ada kebijakan dari BPN Donggala.

“Dari awal kami kooperatif, masak kami langsung dideadline berdasarkan fisik pekerjaan. Maksud saya dari beberapa bobot pekerjaan itu ada di ruang utama, tetapi kami tidak diizinkan bekerja di situ (ruang utama) kalau belum selesai ruangan lain 95 persen. Bagaimana mau kejar bobot?” jelasnya.

Saat ini katanya, pihaknya tengah melakukan kajian hukum. Dalam klausal kontrak katanya, tidak ada indikator pemutusan kontrak atas pertimbangan. Pemutusan kontrak apabila tidak sanggup sampai hari ditentukan itu boleh.

“Saya masih ada 65 hari, kok diputus di tengah jalan? Bobot saya lebih, uang saya masih ada di BPN Donggala, konsultan mereka katakan baru 38 persen, tetapi saya juga punya hitungan sendiri bobot saya sudah 42 %” bebernya.

Untuk diketahui pada Kamis 11 November 2021 lalu, Kepala BPN Donggala Firman kepada wartawan mengatakan BPN terpaksa memutus kontrak CV Riski Bintang Perkasa karena progres pekerjaannya baru 30 persen.  

“Perusahaan dari Makassar itu pak, CV Rizki Bintang Perkasa, terpaksa kami putus kontraknya karena progresnya masih30%” katanya.

Ia menjelaskan pemutusan kontrak itu sudah melalui proses dan melibatkan tim teknis termasuk kontraktor pelaksana CV Rizki Bintang Perkasa.  

“Sebelum kami putus kontrak kami undang rapat bersama tim teknis, termasuk CV Rizki Bintang Perkasa, tapi direkturnya tidak datang, dan berdasarkan laporan pengawas memang pekerjaannya baru 30 persen,baru tukangnya belum dibayar juga,” sebutnya.  
 
“Proyek rehab gedung BPN ini 168 hari kerja dimulai Agustus kemarin, tetapi hingga memasuki pertengahan November belum mencapai 50 persen, sedangkan Desember harus selesai,” jelasnya.  
 
Olehnya dengan diputusnya kontrak CV Riski Bintang Perkasa secara otomatis pembangunan lanjutan menunggu hasil dari tim Pokja BPN Pusat.    

“Pemutusan kontrak sudah kami laporkan juga ke pusat (kementerian Agraria dan tata ruang), dan pusat juga melalui tim pokjanya yang akan menentukan perusahaan yang akan mengerjakan di sisa durasi waktu satu bulanlebih ini,” tutupnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas