DIALOG - Forum Keadilan Masyarakat Pombeve mendatangi Kantor Desa Pombeve, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulteng guna menuntut hak tanah eks HGU PT. Hasfarm milik masyarakat untuk dibuatkan SKPT oleh Kades Pombeve. (Foto: Dok. Forum Keadilan Masyarakat Pombeve)

Palu, Metrosulawesi.id – Masyarakat Desa Pombeve, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah protes ke perangkat desanya. Ihwal itu dipicu lantaran pimpinan desa khususnya Kepala Desa (Kades) Pombeve dinilai tak becus mengurusi masyarakatnya, seperti khususnya persoalan lahan hunian tetap (Huntap) di lahan atau kawasan bekas PT. Hasfarm.

Aksi geram masyarakat yang berencana menyegel Kantor Desa Pombeve pada Selasa, 9 November 2021 itu, menuntut agar Kades segera membuat seluruh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) lahan tersebut.

Diungkapkan Kurniatun Sinombili sebagai salah satu peserta aksi tergabung dalam Forum Keadilan Masyarakat Pombeve kepada Metrosulawesi, bahwa forum perwakilan warga itu menagih hak warga atas tanah tersebut dikembalikan.

“Tanah itu awalnya (berstatus) tanah masyarakat tetapi karena punya kesepakatan dengan perangkat desa dan beberapa instansi terkait untuk dijadikan (lahan) HGU. Nah artinya kan tidak bisa sekonyong-konyong menetapkan bahwa itu lahan pemerintah, karena dasarnya itu lahan masyarakat,” jelas perempuan karib disapa Atun lewat sambungan telepon, Selasa, 9 November 2021.

Atun menjabarkan, masyarakat ngotot meminta kembali tanah itu lewat SKPT karena mereka tahu dan terbukti beberapa oknum menjual tanah itu antara perangkat Desa Pombeve.

“Banyak terbukti menjual tanah itu seperti tokoh-tokoh masyarakat tertentu sudah dapat bagian dari tanah itu bahkan sudah di-SKPT-kan,” bebernya.

Dia merincikan, luasan lahan yang pernah dijadikan program TORA oleh Bupati Sigi, Irwan Lapata itu miliki luas induk 362 hektar (ha) HGU yang tersambung di wilayah Desa Oloboju.

Dari jumlah 362 ha, khusus di kawasan Pombeve punya lahan seluas 201 ha. Dari luas 201 ha, lahan tersebut dipakai untuk membangun Huntap berjumlah 104 ha. Dari pemilahan itu, tersisa 97 ha sekaligus yang jadi keinginan masyarakat agar dibagi adil oleh perangkat desa.

“Di Pombeve ini sekitar 800 KK, 800 KK itu harus adil dibagi misalnya minimal 25 ha. Karena kalau dibagi 25 ha itu tetap masih tersisa dari 97 ha itu,” kata Atun.

Namun setelah berdialog dengan Kepala Desa bahkan dihadiri Camat Sigi Biromaru, keduanya enggan membuatkan SKPT sesuai tuntutan warga.

“Mereka berdua tidak berani buatkan SKPT. Nah kata mereka malam sebelumnya sudah ketemu dengan Bupati menganjurkan untuk lahan itu dijadikan lahan pertanian kolektif. Betul memang tahun 2019 pada saat emergency response Bupati mengatakan itu, bahwa 100 ha dijadikan lahan pertanian kolektif. Tetapi kami meminta jangan hanya difungsikan seperti itu, tetapi harus ada alas haknya kepada masyarakat,” Atun memaparkan.

Sementara pada tahun 2016 status kepemilikan tanah milik masyarakat sudah ditetapkan oleh pihak-pihak pemerintah terkait seperti disahkan oleh Bupati Sigi. Hanya saja pada Juli 2018 tanah itu sudah ditentukan nama pemilik dan titik luasannya, namun SKPT belum dikeluarkan.

“Sebenarnya semua SKPT itu keluar pada September 2018. Namun lebih dulu terjadi bencana 28 September 2018 sehingga Bupati atas nama Pemkab Sigi mengambil alih sebagai tempat relokasi Huntap,” imbuh Atun.

Lebih jauh Atun menuturkan, masyarakat aksi batal menyegel Kantor Desa Pombeve dengan syarat keinginan mereka segera dipenuhi. Sembari mereka telah membuat janji dalam waktu dekat untuk bertemu Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura ‘Cudy’ demi mendapat kejelasan hak atas tanah mereka kembali.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas