RUSUN - Inilah rumah susun yang berada di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Sejak dibangun tahun 2017 hingga saat ini Rusunawa belum bersertifikat. Akibatnya bangunan berlantai empat itu masih milik Kementerian PUPR.

Kepala Kantor Badan pertanahan (BPN) Donggala, Firman dikonfirmasi di kantornya Kamis (11/11) membenarkan bahwa bangunan rumah susun itu belum bersertifikat.

“Belum ada sertifikatnya, masih proses, ada ibu kadis PUPR Hapy datang menanyakan ke kami,” kata Kepala BPN Firman.

Dijelaskannya lambatnya proses penerbitan sertifikat rusun itu disebabkan posisi banguanan tersebut menyalahi aturan atau bangunan rusun itu tidak bisa berdiri di atas badan jalan.

“Berdasarkan posisi peta bangunan rusun itu persis berada di atas badan jalan, dan itu tidak diperbolehkan, harus diubah dulu LC-nya (konsolidasi tanah), kan tidak mungkinlah kita mau angkat bangunan rusun kasih pindah,” sebutnya.

“Jadi kemarin saya sampaikan ke Kadis PUPR Ibu Hapy solusinya Pemda harus bermohon kembali ke kami, dasar permohonan itu kami jadikan rujukan merubah LC-nya kemudian membuatkannya sertifikat,” jelasnya.

Ia menambahkan harusnya Pemda sebelum membangun Rusun harusnya berkoordinasi dengan BPN terlebih dahulu.

”Waktu proses pembangunan kami tidak dilibatkan, harusnya pemda bersinergi dengan kami, memang tanah miliknya pemda, tetapi ada namanya bangunan di atas jalan tidak bisa bersertifikat,” tutupnya.

Diketahui rusun yang memiliki 94 kamar itu belum diberikan ke pemda sebagai aset, bangunan rusun itu masih milik kementerian PUPR.

“Rusunawa itu masih miliki kementerian PUPR, belum ada serah terima aset, karena masih terkendala sertifikat tanah yang belum diselesaikan pemda, jadi biaya perawatannya masih ditanggung kementerian PUPR melalui Balai di Palu,” kata Vikri senin 29 September kemarin.

Akibatnya dana atau pemasukan dari sewa rusun tersebut dipertanyakan, ketua pengelola Rusun Nasmiani 29 September menjelaskan dalam mengelola Rusunawa pihaknya menarik tarif ke penghuni bervariasi, dan dana dari penghuni digunakan untuk membiayai operasional Rusunawa. 

Ia mencontohkan penghuni yang tinggal di lantai paling atas lantai empat satu kamar itu perbulannya dibebankan bayar Rp 170/bulan, lantai dua Rp 190/bulan, Lantai tiga Rp 180/bulan dan lantai paling dasar lantai satu sewanya perbulan Rp 200/bulan.

“Uang dari mana mau bayar OB, bayar Air, dan listrik? Ya itu tadi uang dari sewa kamar, karena tidak ada biaya pemeliharaan dari kementerian PUPR, satu kamar itu beda tarifnya, paling murah lantai empat Rp170/ bulan,” sebutnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas